Bisakah Kasus Mario-Rubicon 'Hancurkan' Kepercayaan pada Pajak?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono secara spesifik menyoroti tantangan penyehatan APBN 2023 yang makin tertekan kasus viral ini. Pertama, berakhirnya era harga komoditas tinggi seiring pelemahan ekonomi global.

Kedua, melemahnya permintaan domestik seiring kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) imbas negara-negara maju secara agresif terus mengerek suku bunganya. Ketiga, kembalinya batas atas defisit anggaran maksimum 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang membuat pemerintah tidak bisa lagi meningkatkan ruang fiskal melalui peningkatan utang secara berlebihan.

"Selayaknya pemerintah menjaga kepercayaan publik sebaik mungkin, terlebih di masa sulit seperti sekarang ini. Terutama kepada para pembayar pajak yang menjadi andalan utama penerimaan negara," ujarnya.

Potensi boikot dan gerakan tolak bayar pajak

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan pendapatan pajak negara tidak akan terpengaruh banyak imbas kasus oknum pegawai pajak berharta mewah.

Prianto merujuk kasus suap PT Jhonlin Baratama terhadap eks pejabat DJP Angin Prayitno Aji yang tidak memberikan dampak besar terhadap pencapaian penerimaan pajak di 2021 dan 2022. Bahkan, DJP tetap mencapai target pajak yang ditetapkan APBN.

"Gerakan tolak bayar pajak atau sejenisnya sepertinya tidak akan terjadi. Pasalnya, otoritas pajak sudah dibekali oleh UU Perpajakan yang disahkan di DPR," ramal Prianto.

Kendati demikian, ia mewanti-wanti repetisi kasus pamer harta keluarga pejabat pajak, bahkan dengan variasi baru. Prianto menilai aksi pamer kemewahan pejabat dan keluarganya adalah warisan masa lalu yang masih membekas.

"Meskipun sudah ada perbaikan remunerasi dan tunjangan kinerja PNS pajak sudah paling tinggi di antaran PNS lainnya, pemupukan harta dengan cara melawan hukum bagi oknum pegawai pajak masih berpotensi berulang," ucapnya.

Tak jauh beda, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai efek domino dari kasus viral Mario tidak akan terlalu terasa pada penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Terlebih, penerimaan pajak Indonesia masih bergantung kepada PPh Badan serta PPN yang dipungut oleh penjual. Sementara itu, pajak sebagian besar karyawan dipotong oleh pihak ketiga.

"Jadi boikot dampaknya akan kecil ke penerimaan pajak, tapi bisa besar ke kepatuhan formal alias pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Akan tetapi, kalau didiamkan dan sampai jangka panjang, kepercayaan ke otoritas pajak pasti hancur dan itu akan menggerus kepatuhan," ujarnya.

Fajry memperingatkan risiko pengulangan kasus serupa di masa mendatang yang terus membayangi. Pemerintah harus menempuh langkah tepat meminimalisir hal ini dengan membuat sistem pendeteksi dini serta memperbaiki mekanisme whistleblower.