OJK Minta Lahan 1,5 Ha Bangun Kantor di IKN, Siapkan Rp47 M Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) untuk membangun kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"OJK harus punya kantor di sana karena secara undang-undang OJK berkedudukan di ibu kota negara," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam diskusi bersama media di Balikpapan, Jumat (3/3).

Kendati demikian, Mirza belum mengungkap lokasi tepatnya. Sebab, pihaknya belum menerima informasi terkait lahan yang disediakan oleh Badan Otorita IKN Nusantara secara resmi.

"Mungkin dekat-dekat BI (Bank Indonesia). Kalau BI permohonan sudah dilakukan jauh lebih awal sehingga BI sudah ada lokasinya," terangnya.

Pembangunan tahap awal sendiri ditargetkan selesai dalam dua tahun. Guna menyiapkan kantor baru, OJK tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp47 miliar. Tahun depan, anggaran bisa meningkat seiring progres pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah meyakini pembangunan IKN akan membawa angin segar terhadap perekonomian sekitar.

Selain itu, ratusan ribu orang juga akan pindah ke IKN yang akan meningkatkan permintaan dan menggerakkan ekonomi.

"Dua tahun ini akan masuk dana sebesar hampir 50 triliun untuk pembangunan, karena 2024 sudah mulai pindah. Target 500 ribu untuk yang akan dibangun di 2024. Kalau dana ada tentu dampaknya sangat besar," ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara mulai 2024.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Para abdi negara itu akan ditempatkan akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Selain mendapat hunian, ASN, TNI, dan Polri yang bertugas akan menerima tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]