Kemenkeu soal Anggaran Subsidi Motor Listrik: Nanti Kami Carikan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan subsidi Rp1,75 triliun motor listrik belum ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmartawarta menjelaskan anggaran subsidi kendaraan listrik akan ditambahkan dari pagu Bendahara Umum Negara (BUN).

"Kalau Pak Presiden mengatakan ini, kami akan carikan anggaran yang bisa kami pindahkan ke kementerian/lembaga (K/L). Tahun ini perkiraannya 250 ribu (subsidi motor listrik), sekitar Rp1,75 triliun. Itu nanti kami carikan," tegas Isa di Gedung Sutikno Slamet Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).

"Lagi-lagi ada dua isu, masalah duitnya ada apa enggak? Duitnya ada. Kami masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), tapi kita harus hati-hati karena gak boleh sediakan dana tanpa anggaran," imbuh Isa.

Isa menegaskan harus melihat anggaran BUN apakah masih ada atau tidak untuk subsidi kendaraan listrik. Namun, ia memastikan anggaran akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kemenperin.

Ia juga menyinggung anggaran besar bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, Kemenkeu harus membuat perkiraan estimasi yang pas.

Menurutnya, anggaran yang terlalu besar dan tidak termanfaatkan adalah bentuk inefisiensi dalam proses pengadaan.

"Kementerian lembaga lain jadi gak kebagian. Padahal ada aktivitas yang mungkin sama-sama critical, urgent, gak dapat. Anggarannya sudah kepakai untuk K/L tertentu," jelas Isa.

"Tetapi kalau terpaksa, lebih baik kita melakukan koreksi, nambah, daripada kebanyakan terus tidak tergunakan. Karena nanti akan membuat ada inefisiensi dalam proses pengadaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]