Menakar Nasib Objek Vital Pertamina yang Dekat Permukiman

Menurutnya, jika depo dipindahkan ke tanah Pelindo, dampak ekonomi di mana dibutuhkan investasi yang begitu besar. Namun, ia tak mempermasalahkan di mana dua objek vital digabung dalam satu kawasan, asalkan sudah mengikuti proses keamanan.

Di lain sisi, Daymas menyebut pemerintah perlu melihat kebutuhan dan ketersediaan lahan jika opsi relokasi permukiman dipilih. Pasalnya, lahan di Jakarta sudah semakin terbatas.

Peneliti International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono lantas menyoroti sistem manajemen risiko dari Pertamina di balik kebakaran Depo Plumpang dan kejadian sejenis yang berulang.

Meski telah dilakukan sejumlah upaya pembenahan dan mitigasi, Anissa menilai root cause dari masalah bisa saja belum teridentifikasi secara tuntas sehingga langkah-langkah preventif dan mitigasi yang dilakukan Pertamina tidak efektif.

"Keputusan yang dibuat terburu-buru tanpa studi yang matang, baik itu memindahkan depo maupun masyarakat setempat, tidak menjamin masalah yang sama tidak akan berulang, bahkan mungkin malah menimbulkan masalah baru," komentar Anissa.

Senada, Analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna meminta Pertamina menginformasikan status semua fasilitas mereka yang terindikasi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik dan rencana penanggulangannya.

"Selagi perhatian publik tersedot ke kasus Plumpang, audit terhadap aset-aset lainnya diperlukan segera, karena bisa jadi kita berhadapan dengan sebuah fenomena gunung es dengan potensi risiko lain yang menunggu waktu, terlebih mengingat kejadian yang berulang di berbagai fasilitas Pertamina dan juga usia dari berbagai fasilitas mereka," ungkap Putra.

Ia menganggap arahan pemerintah merelokasi depo akan lebih mudah. Namun, langkah tersebut harus dibarengi pembacaan risiko di fasilitas Pertamina lainnya karena dapat menciptakan preseden bagi masyarakat di tempat sekitar Pertamina yang lain.

Sementara itu, Direktur Kajian Agraria Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Mhd Zakiul Fikri menganggap kondisi ekonomi dan menyempitnya lahan menjadi beberapa faktor mengapa warga nekat membangun permukiman di atas lahan yang berada dalam radius tidak aman.

Di lain sisi, Fikri menilai pemda teledor karena memberikan IMB kepada warga Tanah Merah. Padahal, secara administrasi pemerintah sudah tahu bahwa peruntukan area tersebut tidak layak untuk permukiman warga.

"Pemberian IMB memberi sinyal bahwa pemerintah daerah, yang menerbitkan IMB, mengakui tempat tersebut layak huni. Namun, sebaliknya berakibat fatal bukan hanya terhadap kenyamanan, tetapi juga keselamatan warga setempat," tutur Fikri.

Ke depan, Fikri menyarankan semua pihak untuk tertib administrasi. Ia meminta fungsi dan kegunaan lahan di kawasan depo tersebut dikembalikan sesuai hak semestinya, lalu dicocokkan dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Ia mengatakan warga yang tinggal di dekat objek vital Pertamina tersebut perlu diajak berembuk. Mau tidak mau, mereka yang terbukti berada di area yang masuk zona penyangga harus direlokasi.

"Selanjutnya, pemerintah lewat kementerian terkait perlu mengawasi dengan ketat apakah perusahaan mendirikan bangunan industrinya sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak, misal terkait dengan pembangunan buffer zone yang terhindar dari pemukiman warga," jelas Fikri.

Fikri juga mempertanyakan jika opsi yang dipilih malah memindahkan Depo Plumpang ke tanah Pelindo. Selain memakan waktu, proses itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, ditambah perlu adanya studi kelayakan.

Ia meminta pemerintah jangan terlalu reaktif menyikapi peristiwa kebakaran Depo Plumpang dengan sekonyong-konyong membuat keputusan pemindahan aset ke area lain.