Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto janji bakal menindak tegas Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra jika terbukti ada ketidakwajaran terkait harta yang dimilikinya.
Sudarman kini tengah menjadi sorotan netizen karena gaya hidup mewah dirinya dan keluarga yang viral di media sosial. Bahkan, saat ini ia tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Menteri ATR/Kepala BPN akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Kaya Nirmawati dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/3).
Menurut Yulia, Hadi telah memberikan arahan agar inspektur jenderal (irjen) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta segera memanggil Sudarman untuk dimintai klarifikasi.
Hadi pun mempersilakan kepada lembaga berwenang jika ada yang hendak menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan Sudarman.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar dikurangi utang Rp520 juta.
Beberapa harta kekayaannya yaitu tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar, tanah dan bangunan di Malang senilai Rp2,6 miliar, tanah di Bogor senilai Rp1,08 miliar, dan tanah di Garut senilai Rp797,5 juta.
Sudarman juga memiliki kendaraan mewah, yakni Motor Piaggio Vespa Primavera tahun 2014 senilai Rp18 juta dan Mobil Mazda CX5 Micro/Minibus tahun 2017 seharga Rp420 juta. Ada juga harta bergerak lainnya sebesar Rp600 juta dan kas setara Rp249,5 juta.
Gaya hidup mewah pejabat memang tengah menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial, di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya pun kini dicopot dari jabatannya.
Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya, serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa.
(idy/rds)