Kemenkeu Panggil 69 Pejabat Berharta Janggal, 5 Mangkir Gegara Sakit

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan sudah memanggil 47 dari 69 pejabat Kementerian Keuangan yang berharta tak wajar. Namun, 5 pejabat mangkir karena sakit.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemanggilan 69 pejabat Kemenkeu tersebut dilakukan secara maraton untuk klarifikasi harta.

"Sampai 17 Maret 2023 kami sudah memanggil 47 pegawai yang kami identifikasi, 42 hadir fisik dan 5 sakit," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Ia menyebut klarifikasi harta dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta, dan data perpajakan.

"Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin (hukdis) sudah kami lakukan, termasuk RAT (Rafael Alun Trisambodo) dan 2 pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang viral," sambungnya.

Ani lantas meminta para pejabat Kemenkeu yang sudah melalui tahapan klarifikasi agar akurasi harta yang mereka laporkan tersebut bisa terus dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan daftar 69 pegawai tersebut dihimpun berdasarkan data dua tahun, yakni 2020 dan 2021, kemudian dirangkum pada Juni 2022. Awan mengakui pemeriksaan selama dua tahun itu tidak bisa optimal lantaran pandemi covid-19.

Awan mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan hasil analitik. Ia juga melakukan cek formal serta material terkait anomali harta kekayaan pegawai di internal Kemenkeu.

Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]