Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kalau memang PT Inka tak bisa memproduksi gerbong kereta, sebenarnya tak ada masalah impor . Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tak bisa diproduksi di dalam negeri, impor disebut adalah solusi tercepat.

"Hanya saja masalahnya, mengapa Inka tak bisa memproduksinya? Bukankah itu core business-nya Inka? Sampai kapan Inka tak mampu memproduksi hal yang seharusnya menjadi tupoksinya sebagai BUMN?," kata Ronny.

Ronny pun mempertanyakan alasan pemerintah untuk impor KRL, padahal PT Inka sudah ada sejak lama. Pemerintah disebut harus menjadikan rencana impor KRL ini sebagai evaluasi dan mencari letak permasalahannya.

"Apakah biaya produksi di INKA lebih mahal? Kalau iya, mengapa bisa lebih mahal? Atau memang ada importir yang selalu berupaya melemahkan kapasitas produksi dalam negeri, agar kuota impor selalu mereka dapatkan," kata Ronny.

"Saya kira, keputusan impor ini harus dijadikan sebagai keputusan pahit yang harus dievaluasi segera. Mengapa Inka tidak bisa memproduksinya? Di mana letak persoalanya? Kalau harga di Inka lebih mahal, mengapa bisa lebih mahal?," lanjutnya.

Di lain sisi Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan yang perlu diperhatikan jika pemerintah memutuskan untuk batal mengimpor KRL di saat jumlah penumpang telah melebihi kapasitas saat ini adalah dampaknya yang hampir bisa dipastikan akan mendorong masyarakat untuk kembali bergantung pada kendaraan pribadi. Menurutnya, hal itu bisa berdampak kepada meningkatnya emisi karbon, konsumsi BBM subsidi, dan bertambahnya kemacetan.

"Jadi jika pemerintah memutuskan untuk membatalkan impor KRL yang saat ini sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan bagi publik, maka kita patut mempertanyakan seberapa besar keseriusan pemerintah kita untuk berpihak pada penggunaan transportasi publik," kata Andri.

Andri menambahkan saat negara-negara maju berlomba-lomba mendorong masyarakatnya untuk segera beralih ke transportasi publik. Jangan sampai katanya, Indonesia justru kembali mengambil kebijakan yang menambah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

Ia mengingatkan bahwa menyediakan transportasi publik yang layak pada dasarnya bukan bisnis, namun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang diamanatkan oleh UUD pasal 34 ayat 3.

"Jadi sudah sewajarnya jika negara mengutamakan ketersediaan transportasi publik yang layak bahkan jika secara bisnis sekalipun kurang menguntungkan," katanya.