Anak Buah Erick Respons Soal Hasil Audit BPKP Tak Restui Impor KRL
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.
Imbas hal itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.
Arya mengatakan saat ini pihaknya masih mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Pihaknya pun berjanji akan mencari solusi terbaik.
"Jadi nanti bahan-bahan dari teman-teman kereta, KCI, itu bisa disampaikan juga ke semua regulator. Nanti kami cari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang memang bakal naik," katanya dalam Ngopi BUMN, Kamis (6/4).
Saat ditanya apakah KCI akan membatalkan impor KRL dari Jepang, Arya belum bisa menjawab secara gamblang. Namun, pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan mencari solusi yang terbaik.
Adapun solusi-solusi itu, kata Arya, bisa berupa memberdayakan KRL kereta yang sudah ada dan memperbaikinya.
"Tetap menjaga aspek keselamatan karena transportasi yang utama itu adalah faktor keselamatan," imbuhnya.
Arya menambahkan perlu diskusi lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil kelak, hasil audit BPKP akan tetap menjadi acuan.
"Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," ucap Arya.
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.
Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.
Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.
Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.
"Dari BPKP menemukan seperti itu," katanya kepada wartawan Kamis (6/4).
Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.
Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.
"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil reviu," katanya.
PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan.
KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.