Kubu Luhut Respons Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Lihat ke Depan

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi meminta Anies Baswedan melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan ekosistem industri kendaraan listrik bisa memberikan manfaat besar bagi perekonomian RI di masa mendatang. Ia bahkan menyinggung soal penciptaan lapangan kerja baru.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.

Ia berharap semua pihak paham dan mendapatkan gambaran mengenai manfaat pengembangan industri kendaraan listrik. Anak buah Luhut itu menegaskan betapa pentingnya subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengkritik pemberian insentif kendaraan listrik. Menurutnya, 'keistimewaan' itu bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," tuturnya.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," sambung Anies.

Di lain sisi, insentif pembelian kendaraan listrik sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret. Khusus mobil listrik, insentif diklaim telah berjalan sejak 1 April.

Kendati demikian, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.