Alasan Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan pembentukan satgas dan penunjukan Luhut sebagai pimpinannya dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait percepatan investasi di IKN Nusantara.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi seperti dikutip dari Antara, Senin (15/5).

Penunjukan itu menambah daftar panjang jabatan yang diamanahkan Jokowi kepada Luhut, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024).

Pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.

Beberapa di antaranya Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu,koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Satgas Pertanahan IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan selain membentuk satgas khusus untuk koordinasi antar kementerian, pemerintah juga membentuk satgas bidang pertanahan.

Hal itu dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear.

"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," ujar Bambang dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Bambang berharap kejelasan tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Di samping itu, investor juga bisa mendapatkan harga paling baik dilandasi oleh data dan informasi terkini.

Lebih lanjut, Badan Otorita juga diminta untuk membuat one stop shop yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi.

"Jadi satu pintu saja investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM, sama saja karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]