DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi

Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskan impor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang insyaallah yang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Namun, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]