Alarm Penundaan Subsidi Kendaraan Listrik Dibunyikan Kalangan Elite

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan sebanyak 80,77 persen masyarakat menolak program subsidi mobil listrik. Mayoritas khawatir program ini hanya untuk menjadi bancakan pejabat pemerintah yang berbisnis kendaraan listrik.

Sedangkan untuk subsidi motor listrik yang ditetapkan Rp7 juta per unit, baik untuk pembelian baru maupun konversi, nyatanya masih sepi peminat. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menduga ada tiga permasalahan utama subsidi motor listrik baru sepi peminat. Pertama, masyarakat belum banyak yang tahu soal subsidi ini karena peraturannya baru dibentuk.

Kedua, aplikasi Sisapira untuk proses pembelian motor listrik subsidi diklaim belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga, karena program ini belum menjadi konsumsi publik.

Ramainya kritikan yang datang bagaikan alarm bernada nyaring, yang kali ini dibunyikan kalangan elite. Sehingga, opsi penundaan pemberian subsidi menjadi saran terdepan bagi pemerintah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai dengan banyaknya kritikan dari kelompok elite menandakan saat ini memang bukan waktu yang tepat mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk menyubsidi kendaraan listrik. Ia menyarankan program tersebut ditunda terlebih dahulu. Pemerintah bisa mengalihkan anggaran subsidi kendaraan listrik tersebut kepada bantuan yang langsung menyentuh masyarakat kecil.

"Sebaiknya disetop dulu subsidi kendaraan listrik dan dialihkan ke belanja yang berkaitan dengan transportasi publik, persiapan SPKLU di tiap daerah, hingga anggaran bantuan sosial dan pengendalian inflasi pangan," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, membantu masyarakat miskin di tengah perekonomian yang masih belum menentu dan risiko tekanan dari global masih tinggi lebih penting ketimbang memberikan subsidi kendaraan listrik. Apalagi mobil listrik hanya dinikmati oleh kalangan atas saja.

"Masih banyak anggaran lebih mendesak jadi pemerintah perlu buat skala prioritas," imbuhnya.

Lihat Juga : Riset: RI Masuk 3 Besar Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich Tercepat

Bhima juga meminta agar anggaran pengadaan mobil dinas listrik yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditunda karena belum diperlukan saat ini. Apalagi mengingat anggarannya mencapai ratusan juta per unit.

"Juga pengadaan mobil dinas listrik disetop dulu," jelasnya.

Senada, Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah memang harus melakukan kajian ulang sebelum memberikan subsidi kendaraan listrik ini, terutama untuk mobil. Pasalnya, sebelum ada kebijakan subsidi pun pembelian kendaraan listrik ramai peminat.

"Sehingga ini bisa diartikan juga, kalau sebenarnya peminat kendaraan listrik di Indonesia itu akan bertambah, meskipun saat ini fasilitas subsidi ataupun insentif yang berkaitan dengan kendaraan listrik itu belum dirilis oleh pemerintah," kata Rendy.

Rendy justru menyarankan pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik terlebih dahulu. Misalnya, memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di Indonesia.

Sebab, sampai saat ini ia masih jarang melihat ada SPKLU maupun SPBKLU di ibu kota. Sehingga, bisa saja ini menjadi salah satu alasan pertimbangan masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik tapi belum dilaksanakan.

Menurutnya, kajian ini perlu diperdalam. Sebab peminat mobil listrik pasti yang memiliki kemampuan finansial sehingga faktor harga tidak menjadi kendala, melainkan infrastruktur pendukung.

"Bukan tidak mungkin ada konsumen yang secara kemampuan itu mampu untuk membeli kendaraan listrik, tapi karena pertimbangan infrastruktur dari tenaga listriknya itu belum siap menurut konsumen, makanya mereka tidak begitu tertarik untuk membeli kendaraan listrik," jelasnya.

Rendy menuturkan saat kajian ulang dilakukan atau pemberian subsidi ditunda dulu, maka pemerintah bisa mengalihkan ke program lainnya yang lebih penting.

"Anggaran dari subsidi kendaraan listrik ini bisa dialihkan ke program atau pos belanja yang sekiranya masih dibutuhkan, terutama dalam periode transisi pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya subsidi untuk pupuk misalnya dan juga bahkan bantuan sosial," pungkas Rendy.