DPR Sorot Pengawasan Keamanan Siber Bank oleh OJK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyorot soal pengawasan keamanan siber perbankan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul gangguan layanan salah satu bank yang sempat berlangsung hingga seminggu.

Anggota DPR Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo menegaskan ia sudah menyampaikan secara khusus kepada OJK soal pengawasan keamanan siber tersebut. Terlebih, saat ini keamanan siber menjadi sorotan khusus banyak masyarakat.

"Kita saat ini tidak bisa lepas dari pengawasan keuangan digital. Sekarang semua sudah tergantung gadget. Kalau ada sistem perbankan yang terkendala, bukan hanya 3 jam, apalagi kalau sudah sampai seminggu. Bahkan ini bisa mengubah kebijakan di salah provinsi yang me-review kembali keberadaan perbankan," katanya dalam rapat kerja bersama OJK di DPR, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).

Andreas menegaskan pengawasan keamanan siber sangat penting karena menyangkut perlindungan data pribadi masyarakat. Ia menegaskan OJK perlu menaruh perhatian khusus terhadap masalah ini.

Kendati demikian, ia paham OJK dihadapkan dengan tantangan luar biasa. Andreas merinci tantangan yang perlu dihadapi adalah mengecek seluruh arsitektur IT di perbankan dan bagaimana memenuhi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"Ini tantangan riil. Layanan digital baik untuk kehidupan kita, memberikan kemudahan, tapi di satu sisi juga memiliki risiko," tandasnya.

Serupa, Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat Vera Febyanthy menyinggung soal eror berhari-hari layanan perbankan salah satu bank syariah di Indonesia. Vera meminta jangan hanya memikirkan soal inovasi dalam teknologi perbankan, tapi bagaimana melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap inovasi tersebut.

Lihat Juga : ANALISIS Alarm Penundaan Subsidi Kendaraan Listrik Dibunyikan Kalangan Elite

"PR perbankan bukan hanya inovasi dan teknologi, tapi pemeliharaan. Bagaimana peran OJK dalam meningkatkan sekaligus menjaga ketahanan teknologi di sektor perbankan. Ini harus diperhatikan. Memang tidak ada yang bisa terhindar dari hacker, tapi bagaimana pemeliharaan yang harus menjadi pengawasan OJK," ia menegaskan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terkait keamanan siber. Ia menyebut hal ini menjadi prioritas OJK ke depan.

Ia paham penggunaan teknologi digital di industri perbankan bakal terus meningkat. Hal serupa juga terjadi di perusahaan asuransi hingga pasar modal.

"Sebagai konsekuensinya, tentu upaya kita untuk terus meningkatkan keamanan secara cyber, juga bagaimana melindungi nasabah, data nasabah maupun konsumen, menjadi perhatian kita bersama. Saya rasa jelas apa yang kita bisa terima dari apa yang menjadi perhatian kita saat ini dan akan menjadi kuat lagi ke depannya," ucapnya selesai raker.

Layanan perbankan BSI eror sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.BSI berdalih kejadian itu terjadi karena pihaknya tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibatnya, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski diklaim sudah pulih normal seperti sedia kala, eror BSI berhari-hari ini membuat Aceh membuka opsi kembalinya bank konvensional ke Tanah Rencong. Hal itu dilakukan dalam pembahasan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

[Gambas:Video CNN]