Baru Dapat Rp30 T, Menkeu Minta Masa Kerja Satgas BLBI Diperpanjang

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masa kerja Satgas BLBI sedianya berakhir akhir tahun ini.

Permintaan ia sampaikan saat upacara Serah Terima Aset Eks BLBI kepada sejumlah kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Kemenkeu Selasa (6/6). 

Sri Mulyani mengatakan perpanjangan perlu dilakukan karena kinerja satgas tersebut cukup efektif dalam mengejar aset negara di kasus BLBI. 

Data Kementerian Keuangan, hingga 30 Mei 2023, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset dan PNBP dengan jumlah 3.980,62 hektare dan perkiraan nilai sebesar Rp30,659 triliun dari target Rp110,45 triliun yang diincar dari para obligor. 

Aset itu berwujud beberapa bentuk;

1. Uang berwujud PNBP yang disetor ke kas negara kas negara sebesar Rp1,1 triliun

2. Penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain dengan nilai Rp14,77 triliun.

3. Penguasaan fisik aset properti sebesar Rp9,2 triliun

4. Penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp3,0 triliun

5. PMN nontunai Rp2,4 triliun

[Gambas:Video CNN]

"Mungkin bisa diperpanjang Pak Mahfud, bapak yang memutuskan, saya ikut saja dan membiayai saja  karena memang biayanya besar dan hasilnya bagus. (Perpanjangan perlu dilakukan) karena ini upaya kembalikan hak negara," katanya.

Merespons permintaan tersebut, Mahfud mengatakan akan mempertimbangkan perpanjangan masa kerja Satgas. 

"Pencapaian Satgas BLBI menurut saya luar biasa karena sebelumnya ada yang pesimis dapat 10 persen saja tak mungkin. Tapi kita sekarang sudah dapat hampir 30 persen di sisa waktu 6 bulan ke depan. Jadi nanti akan pertimbangkan apakah nanti ini diperpanjang atau tidak. Kalaupun diperpanjang sampai Agustus 2024 karena nanti masuk masa pergantian pemerintahan baru," katanya.