Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengatakan pemerintah boleh saja meluncurkan KCJB pada Agustus mendatang. Tapi, itu hanya sebatas soft launching saja. Yang ia maksud soft launching ini adalah seperti uji coba untuk publik, dengan kecepatan dan rute yang terbatas dulu.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam mengoperasionalkan sepenuhnya kereta cepat secara komersil hingga semua aspek dari sarana prasarana hingga sertifikasi harus rampung. Hal ini penting sebab menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Kalau untuk operasional penuh jangan dulu. Kalau kecepatan penuh (350 km per jam) jangan dulu. Kemarin kan sudah uji coba kecepatan 200 km per jam. Padahal segitu dulu sambil memberikan review terkait ke depan atau yang sudah berjalan itu masalahnya apa saja," ucap Deddy kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan jika laporan Kemenhub dan para konsultan tadi benar, operasional penuh kereta cepat sebaiknya memang dilakukan di akhir tahun ini atau di awal 2024 saja.

Meski demikian, Deddy mewanti-wanti operasional kereta cepat tidak boleh molor lagi dari waktu tersebut. Sebab, pembengkakan biaya bisa makin besar. Kalau kereta cepat tak kunjung beroperasi, maka kapan pemerintah bisa meraup untung dan balik modal.

"Jadi setiap hari kalau kita molor, utang berjalan. Kalau kita terlalu lama molor (rugi), karena kita menghitungnya kapan kita balik modal," ucapnya.

Pengamat transportasi MTI sekaligus Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menuturkan pemerintah harus merampungkan semua fasilitas KCJB, terutama stasiun dan akses pendukung sebelum mengoperasionalkan penuh KCJB.

Ia mencontohkan proyek LRT Jabodebek saja butuh waktu satu tahun untuk siap dioperasikan penuh, sejak semua fasilitas rampung. Djoko mengatakan dalam rentang waktu tersebut, pengetesan selalu dilakukan guna mendapat hasil yang maksimal sekaligus menjamin keselamatan penumpang.

Lihat Juga : Mentan Sebut Harga Beras Wajar Naik Demi Seimbangkan Pendapatan Petani

Oleh karena itu, pemerintah tak boleh tergesa-gesa dalam proyek KCJB. Apalagi, kereta ini nantinya menggunakan teknologi tanpa masinis alis driverless. Harus dipastikan dulu segala aspek penunjangnya terlebih yang berhubungan dengan keselamatan penumpang.

"Saya pikir jangan tergesa-gesa ketimbang nanti jadi masalah. Betul (keselamatan yang utama) kan dia (proyek) barus selesai kemarin, sebelum operasional itu harus tes-tes dulu, kemudian diisi penumpang, terbatas, jadi tidak boleh operasi langsung," jelas Deddy.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai Kemenhub dan konsultan yang terkait dengan KCJB lebih paham masalah teknis proyek itu. Karenanya, jika mereka mengatakan harus ditunda atas alasan kesiapan infrastruktur dan pembengkakan biaya, maka sebaiknya ditunda.

Ronny mengatakan ketidaksiapan infrastruktur akan membahayakan operasi kereta cepat. Bahayanya bukan saja akan memakan korban, tapi juga merusak reputasi proyek kereta cepat yang memang sudah kontroversial dari awal, termasuk menghancurkan reputasi pemerintahan Jokowi.

Lalu, pembengkakan biaya juga perkara penting. Ronny menyebut jika pembengkakan biaya melebihi pagu yang telah disepakati, maka diperlukan negosiasi ulang untuk menambalnya.

Sementara jika kemudian pemerintah harus mengeluarkan uang lagi, maka diperlukan persetujuan beberapa pihak, termasuk DPR.

"Dalam hemat saya, ujung uji coba pun jangan dulu dilakukan, jika memang belum siap. Karena kalau uji coba saja gagal, atau ada masalah, pemerintah akan ditertawakan banyak pihak dan proyek ini akan semakin kontroversial," imbuh Ronny.

Menurutnya, jalan terbaik untuk proyek kontroversial sekelas kereta cepat ini adalah uji coba di saat yang tepat, dengan kesiapan maksimal, sehingga operasionalnya diterima oleh publik dengan baik.

Untuk itu, kata Ronny, pemerintah harus satu kata, baik Kemenhub maupun Luhut. Bukan malah saling adu argumen, padahal sama-sama bagian dari pemerintah.

"Pemerintah harus jujur, mengatakan yang sebenarnya. Publik pasti paham. Ketimbang hasil uji coba tak maksimal, operasionalnya nanti justru semakin diragukan," tandasnya.