DPR Desak Divestasi Saham Vale dengan Harga Diskon Hingga Gratis

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 11 persen kepada Holding BUMN Industri Tambang MIND ID bisa diberikan dengan harga diskon secara keseluruhan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyatakan bahwa seharusnya Indonesia bisa mendapatkan harga diskon saham keseluruhan dari divestasi tersebut. Bahkan, menurutnya kewajiban divestasi Vale sebesar 11 persen seharusnya bisa diberikan dengan cuma-cuma mengingat Kontrak Karya (KK) Vale akan berakhir pada 2025.

"Menurut saya sih bisa cuma-cuma, tapi lihat lagi, hal ini saya berharap memang Vale divestasi," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (22/6).

Saat ini, Indonesia telah menguasai kepemilikan saham Vale sebesar 41,18 persen, terdiri dari 20 persen saham dimiliki oleh MIND ID dan 21,18 persen dimiliki oleh publik melalui pasar saham dalam negeri.

Namun, terdapat sengketa mengenai kepemilikan saham publik ini. Vale mengklaim bahwa saham di Bursa Efek Indonesia termasuk divestasi, sedangkan pemerintah berpendapat bahwa saham tersebut masih harus ditambah. DPR masih menunggu kejelasan mengenai isu kepemilikan saham publik ini.

"Dari info yang ada, menurut Vale bahwa yang 20 persen kedua itu kan sudah masuk ke dalam saham publik itu menjadi divestasi. Nah menurut pemerintah nggak, tetap berharap musti nambah, ini yang masih dispute. Kita masih tunggu keputusan setelahnya mengenai 20 persen (saham publik) ini," tutur Dony.

Komisi VII DPR RI juga mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung MIND ID menjadi pengendali saham di PT Vale Indonesia.

Pada Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Selasa (13/6), mereka meminta Menteri ESDM mendukung proses akuisisi oleh MIND ID minimal sebesar 51 persen agar sumber daya dan cadangan, serta aset kekayaan Vale tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia.

"Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk agar mendukung MIND ID untuk menjadi saham pengendali guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan financial consolidation sebagai bentuk penugasan negara melalui BUMN," tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman.

Sementara itu, dalam divestasi saham Vale, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, mengatakan bahwa pihaknya diberikan diskon divestasi sebesar 5 persen dari rencana divestasi saham ke MIND ID. Sisanya, sebesar 6 persen, diberikan dengan harga normal pasar.

"Harga pasar sebenarnya, tapi ada diskon, tapi dari 11 persen itu hanya 5 persen yang diskon," ucapnya.

Dia mengatakan bahwa dalam Shareholder Agreement (SHA) antara MIND ID dengan Vale untuk mendivestasikan saham memang direncanakan sebesar 11 persen. Dilo juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat undangan dari pihak Vale untuk transaksi divestasi saham tersebut sejak Januari 2023 lalu.

"Sudah (ada undangan) dong, dari Januari itu, sudah ada offering letter. Kita sekarang prosesnya negosiasi," sebut dia.

DPR RI berharap agar harga diskon dapat diberlakukan untuk seluruh divestasi saham sebesar 11 persen tersebut. Hal ini dilakukan karena kepemilikan saham publik sebesar 20,7 persen di Vale juga masih belum jelas asal-usulnya.

"Apakah Pak Menteri sudah cek infonya bukan dikuasai pasar domestik, mereka pakai cangkang perusahaan domestik infonya itu yang memiliki saham 20 persen," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi, dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Senin (5/6).

Maka dari itu, mereka mendorong pemerintah untuk dapat mengambil alih kepemilikan saham 51 persen milik Vale dengan memastikan kepemilikan saham publik yang belum jelas terlebih dahulu.

Dengan adanya desakan dari DPR RI, diharapkan MIND ID dapat memperoleh divestasi saham Vale yang diharapkan pada akhirnya dapat terkonsolidasi sebagai kekayaan negara.