Dapat Dana Jumbo Rp29 T, Jokowi Wanti-wanti BIN-Polri Belanjakan APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti instansi pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum dalam membelanjakan anggaran seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, BIN hingga Kejaksaan Agung.

Pasalnya, kementerian dan lembaga ini mendapat alokasi dana yang cukup besar, Rp29,7 triliun.

"Perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar,Rp 29,7 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan di angka Rp 23,5 triliun," ujar Jokowi dalam arahan pengantar Sidang Kabinet, Senin (3/7).

Ia merasa perlu menyampaikan ini lantaran realisasi belanja itu akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan, yang pada akhirnya akan memperberat kondisi APBN. Jokowi mencontohkan biaya pemeliharaan di Kementerian PUPR.

"Ini pemeliharaan di PU (PUPR) Rp14,9 triliun. Pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan, pemeliharaan irigasi Rp14,9 triliun," ia menjelaskan.

"Ini hati-hati, jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya kalau tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat detail. Kita hrs menjaga APBN kita tetap sehat," imbuhnya.