Penambang Bersuara soal IMF Desak Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) merespons desakan Dana Moneter Internasional (IMF) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengizinkan ekspor nikel Cs.

"Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya saran IMF ini tentu kita juga harus melihat lagi apa sih masukan dari negara-negara asing atau luar karena tidak mungkin kita berdiri sendiri," kata Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/7).

Meidy menyebut saat ini hilirisasi Indonesia baru sampai tahap intermediate, belum sanggup ke end product. Ia mencontohkan hilirisasi nikel Indonesia untuk kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) yang masih butuh dukungan negara luar.

Ia menegaskan Indonesia baru sanggup sampai ke prekursor katoda untuk produksi baterai EV. Meidy menekankan Indonesia masih butuh kerja sama dengan negara lain penghasil lithium untuk menggarap anoda.

"Kalau kita memperhatikan saran-saran IMF tentu kita harus mengakui pentingnya manfaat jangka panjang untuk kerja sama dengan negara-negara lain. Kita tidak mungkin berdiri sendiri, contoh tadi kita hanya bisa intermediate," jelasnya.

"Kalau misalnya kita tidak memperhatikan, itu akan menjadi simalakama. Apa iya kita cuma sampai intermediate product? Terus barang jadinya siapa dong yang mau kerja sama sama kita?" imbuh Meidy.

Ia berandai-andai Indonesia pada akhirnya bisa memproduksi baterai kendaraan listrik sendiri, bahkan EV Made in Indonesia. Meidy menegaskan itu adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, ia menegaskan hilirisasi di dalam negeri perlu memberikan nilai tambah dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut jangan sampai hilirisasi cuma jadi ajang bermegah-megahan pabrik, tapi tidak memberikan dampak keekonomian untuk warga sekitar.

Sebelumnya, lembaga keuangan internasional memberi rekomendasi kepada Indonesia melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Rekomendasi IMF pada Minggu (25/6) itu menyambut baik ambisi Indonesia meningkatkan nilai tambah.

Kendati, IMF menilai program kuncian Jokowi tersebut harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis saran IMF kepada Jokowi.