Di Hadapan Bocah SD, Jokowi Jelaskan Alasan IKN Tak Pindah ke Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan bocah SD soal mengapa Ibu Kota Negara (IKN) tidak pindah ke Papua.

Jokowi bercerita ada anak SD asal Sorong, Papua bernama Kesia Olivia Ergor bertanya kepadanya saat kunjungan ke Jayapura, Jumat (7/7).

"(Sang anak) bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar: 'Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua?'" tutur Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya.

Ia pun lantas menjelaskan kepada sang anak kalau Indonesia merupakan negara dengan daerah sangat besar. Kepulauannya terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karena itu, Jokowi memilih Kalimantan Timur menjadi IKN karena posisinya yang berada di tengah Indonesia.

"Dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena posisinya di tengah-tengah Indonesia, maka ibu kota Nusantara (IKN) dipilih di Kalimantan," jelas Jokowi.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pertama kali didengungkan Jokowi di masa awal periode kedua pemerintahannya, yakni 2019 lalu.

Lihat Juga : Cara Daftar Naik LRT Jabodebek dengan Tarif Rp1 di 12 Juli-15 Agustus

Saat itu, Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan pemindahan ibu kota negara sudah mendesak. Pertimbangannya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat.

Pemerintah tak ingin membuat beban berat itu bertambah dan terus-menerus ditanggung Jakarta.

Jokowi pun bilang dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota baru karena salah satu faktornya adalah keamanan, terutama bencana yang minim. Kalimantan Timur juga dianggap strategis karena ada di tengah-tengah Indonesia.

Ia juga menyebut ibu kota baru berada di sana karena mempunyai infrastruktur yang relatif lengkap, dan telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektare.

Pemerintah pun awalnya berjanji pembangunan IKN tidak akan memakan uang dari APBN. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian biaya pembangunan akan diambil dari APBN.

Pada 2022 lalu, Jokowi mengatakan IKN bakal dibangun bertahap. Ia menyebut pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan Ibu Kota baru tersebut.

Pada saat itu ia mengatakan APBN cuma bakal menanggung 19 persen beban biaya pembangunan IKN, yakni sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. Namun, ada isu jumlah tersebut bengkak hingga lebih dari Rp200 triliun.

Isu ini muncul akibat unggahan di situs ikn.go.id tertanggal 17 Januari 2022 yang menyebut porsi APBN melonjak hingga 53,3 persen. Artinya, APBN perlu menggelontorkan sekitar Rp259 triliun untuk pembangunan IKN.

Namun, keterangan tersebut langsung dihapus sehari setelahnya. Para menteri Jokowi pun kompak membantah porsi APBN yang bengkak.

Beberapa bulan kemudian, Jokowi berjanji di sidang MPR bahwa porsi APBN yang digunakan untuk membangun IKN hanya 20 persen. Sisanya bakal ditanggung oleh pendanaan swasta.

Lihat Juga : DJP Akui Pajak Fasilitas Kantor Bisa Bikin Gaji Pekerja Mengecil

"Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) (di IKN) memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," katanya dalam Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2022.

Khusus untuk tahun lalu, pemerintah menyiapkan dana Rp510,79 miliar di APBN 2022 untuk IKN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan IKN ke Menkeu Sri Mulyani. Anggaran itu diusulkan untuk periode 2022 sampai 2024.

Sementara itu, tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp23 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN. Hal itu sudah diputuskan sejak Agustus tahun lalu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut duit tersebut masuk ke anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Polri.

"Seluruhnya kira-kira sekitar Rp23 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR, sekitar Rp20,8 triliun," katanya pada saat itu.

Basuki sempat mengatakan bahwa anggaran yang dimintakan PUPR dipakai untuk membangun beberapa bangunan di IKN, seperti kantor presiden, wakil presiden, dan gedung DPR/MPR. Ada juga pembangunan jalan serta instalasi air baku dan minum.

[Gambas:Video CNN]