Ma'ruf Sebut Freeport Bakal Bangun Smelter di Fakfak Papua Barat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di Fakfak, Papua Barat.

"Nanti juga direncanakan akan membangun smelter dari Freeport, itu dibangun smelter rencananya di Fakfak ini," kata Ma'ruf saat kunjungan kerja ke Fakfak, Papua Barat, Jumat (14/7).

Pernyataan Ma'ruf tersebut diamini oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mendampinginya. Bahlil mengatakan rencana pembangunan smelter itu sedang dalam tahap pengkajian.

Bahlil juga meminta doa masyarakat Papua Barat agar pembangunan smelter ini dapat segera terlaksana. Ia menegaskan ini adalah bagian dari langkah konkret Freeport.

"Ke depan, insyaallah tolong doakan, Freeport akan membangun smelter di Papua sebagai bentuk dari komitmen perpanjangan (masa kontrak penambangan) dan rencananya akan dibangun di Fakfak. Lokasinya sedang menunggu studi kelayakan (feasibility study/FS)," ungkap Bahlil.

Bahlil memang gencar menyuarakan syarat pembangunan smelter di Papua jika Freeport ingin mendapat lampu hijau perpanjangan kontrak alias izin usaha penambangan khusus (IUPK) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.

Selain itu, syarat lain yang diajukan pemerintah adalah penambahan saham negara di PTFI sebesar 10 persen sehingga kepemilikan Indonesia atas perusahaan tersebut menjadi 61 persen. Namun, Bahlil mengatakan pemerintah masih berhitung berapa lama perpanjangan yang pantas, mengacu pada potensi cadangan Freeport.

Di lain sisi, VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Katri Krisnati menyambut baik rencana perpanjangan izin tersebut.

"Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041. Berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah 2041," kata Katri kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4).

Sementara itu, Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengaku siap manut arahan pemerintah soal perpanjangan izin usaha hingga 2041. Kendati, Tony menegaskan perpanjangan tersebut belum resmi diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan ikuti arahan dari pemerintah. Belum (perpanjangan izin tambang), kami ikut saja. Kami menyambut baik soal ini karena ada sumber daya di situ, sayang apabila tidak dilanjutkan. Namun, kami ikuti arahan pemerintah," tuturnya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah masih dalam tahap negosiasi dengan Freeport.