Sinyal Kuat dari Bahlil: Jokowi 'Lawan' IMF soal Ekspor Nikel Cs

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali memberikan sinyal keras tak akan melonggarkan kebijakan ekspor nikel dan mineral mentah lainnya seperti permintaan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sinyal ini disampaikan melalui menteri kabinet kerja yang bersangkutan, salah satunya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, Jokowi meminta ia untuk melawan siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa, termasuk IMF yang merekomendasikan agar Indonesia bisa mempertimbangkan penghapusan ekspor dan tidak memperluas pembatasan bahan baku.

"Apa perintah pak presiden?' Mas Bahlil lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh IMF," kata Bahlil dalam Festival Gen Z yang tayang via YouTube pada Sabtu (8/7) kemarin.

Tak hanya itu, Bahlil pun mengungkapkan bahwa Jokowi meminta ia untuk melawan Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena menyetop ekspor nikel tersebut.

Meski dalam gugatan ini WTO memutuskan Indonesia kalah, tetapi Jokowi tidak tinggal diam dan melakukan banding.

"Saya tanya bapak presiden. Kata bapak presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. (Akhirnya) kita hadapi di WTO, sekarang kita banding," cerita Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan berencana untuk menemui langsung bos IMF Kristalina Georgieva dan menjelaskan visi Indonesia lebih detail terkait hilirisasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi yang menekankan bahwa pemerintah bakal tetap teguh melarang ekspor dan menggencarkan hilirisasi.

"Menko Luhut nantinya akan ke Amerika dan berencana bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi kami ini dengan lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera," kata Jodi dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (6/7) lalu.

IMF sebelumnya meminta Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.

Dalam laporan tersebut, lembaga keuangan internasional itu sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]