Pemerintah Berencana Tak Perpanjang Kontrak Ekspor Gas Alam Cair

Pemerintah berencana untuk menyetop ekspor gas Indonesia demi keuntungan industri dalam negeri. Salah satunya, dengan tidak memperpanjang kontrak penjualan gas alam cair (LNG) ke luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan realisasi wacana kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya nanti kalau kontrak-kontrak (ekspor LNG) yang sudah selesai, kita tidak perpanjang, tapi nanti tunggu rapat dari presiden," ujarnya ditemui di Gedung Danareksa, Senin (24/7).

Menurut Luhut, larangan ekspor LNG ini dilakukan demi mengembangkan industri petrokimia yang tengah dibangun di dalam negeri. Pasalnya, selama ini bahan baku yang dibutuhkan berasal dari impor.

Karenanya, gas alam cair yang berlebih di dalam negeri bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia. Nantinya yang diekspor bukan lagi barang mentah melainkan barang jadi.

"Semua gas-gas kita yang bisa kita down streaming di industri kenapa mesti diekspor? Kan kita selama ini ekspor LNG, kita impor lagi LPG, kenapa enggak kita buat dalam negeri? Tapi kita akan menghormati semua kontrak yang ada. Selesai expired kontrak itu tidak ada kontrak baru lagi seperti itu," jelasnya.

Kebijakan ini konsepnya hampir sama dengan hilirisasi mineral mentah yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Namun, Luhut belum tahu kapan kebijakan ini bisa dijalankan karena masih rencana.

"Ya kita nggak tahu kontrak-kontrak nya itu macam-macam. Tapi yang ada sekarang semua kita bikin down streaming industri karena itu value added-nya buat negeri ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]