Sri Mulyani Lapor ke Jokowi Dana LPDP Naik Rp138 T Sejak 2010

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perkembangan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang meroket Rp138 triliun dalam 10 tahun.

Bendahara Negara itu menyebut alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan merupakan amanat UUD 1945. LPDP lantas hadir sejak 2010 lalu untuk mengelola anggaran pendidikan tersebut agar tepat guna.

"Bapak Presiden (Jokowi), 11 tahun lalu LPDP baru dimulai dengan dana Rp1 triliun, sekarang sudah mencapai Rp139,1 triliun. Terutama semenjak kita terus memupuk dana anggaran ini," lapor Ani, sapaan akrabnya, kepada Jokowi dalam LPDP Festival 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (3/8).

Kenaikan dana kelolaan hingga Rp138 triliun itu juga digunakan untuk mengebut hilirisasi yang menjadi cita-cita Jokowi.

Ani menyebut LPDP turut menyekolahkan putra-putri terbaik Indonesia ke China dan universitas lain di dunia untuk menopang program pengolahan serta pemurnian bahan mentah di tanah air.

Ia merinci setidaknya ada 40.174 putra-putri terbaik di Indonesia yang sudah disekolahkan di perguruan tinggi favorit seluruh dunia dalam beasiswa murni LPDP. Sedangkan kerja sama LPDP dengan Kemendikbud Ristek membiayai 159.752 penerima beasiswa dan Kemenag sebanyak 20.089 orang.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut LPDP memang harus memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong hilirisasi. Ia mencontohkan pemurnian bijih nikel hingga menjadi berbagai produk turunan, seperti besi dan baja, harus jelas jurusan kuliah apa yang dituju.

"Untuk urusan mobil listrik, urusan EV battery, misalnya kita kurang material science. Siapa yang ngurus? Arahkan ke sana. Chemical engineering butuh, tapi ada raw material, barang setengah jadi, ada barang jadi. Electrical engineering kurang dan ilmu-ilmu komputer untuk merakit berbagai material dari barang setengah jadi ke barang jadi," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan kualitas SDM harus cocok dengan kebutuhan industri. Hal itu agar industri bisa menyerap tenaga kerja yang tersedia.

"Kebutuhan SDM dan industri betul-betul harus bisa match, jangan meleset. Yang dibutuhkan untuk ekosistem besar electric vehicle (EV) tadi, tapi yang dikirim misalnya banyak dari Pak Menag (Yaqut Cholil Qoumas), bisa enggak nyambung nanti. Hati-hati yang berkaitan dengan LPDP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]