Transaksi di Pulau Sebatik Masih Ada yang Pakai Ringgit Malaysia

Ringgit Malaysia sampai kini masih menjadi alat transaksi di Pulau Sebatik.

Mengutip Antara, Jumat 94/8), penggunaan itu bisa dilihat dari pencantuman harga sejumlah produk di beberapa toko kelontong di Sebatik yang nominalnya menggunakan angka ringgit.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang dikonfirmasi soal masalah itu mengatakan akan menggandeng polisi dan Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan. 

"Kami tegaskan untuk semua transaksi harus menggunakan rupiah. Ini negara Indonesia harus menghargai apa yang kita miliki, harus menggunakan uang rupiah," ujar Zainal.

Ia mengatakan pihaknya bersama Bank Indonesia sebenarnya sudah berapa kali bekerja sama melakukan kegiatan sosialisasi bangga penggunaan rupiah di Pulau Sebatik.

Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penggunaan mata uang ringgit Malaysia oleh masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani pemerintah.

"Itulah termasuk salah satu yang menjadi tantangan kita," kata Wapres di sela kegiatan peletakan batu pertama Rumah Susun Pondok Pesantren As'adiyah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis kemarin.

Tantangan lainnya, kata Wapres, penguatan ekonomi nasional di perbatasan agar masyarakat perbatasan tidak menjadi konsumen produk negara tetangga.

"Nah justru mestinya kita yang ekspor ke negara tetangga. Ini soal kompetitif ya," ujar Wapres.

Menurut Wapres, jika memang masyarakat di perbatasan masih menggunakan produk negara lain karena lebih murah, maka hal itu menjadi tantangan lain.

"Ini tantangan yang harus dihadapi pemerintah, oleh kita semua, dan kita harapkan peran daripada produk-produk kita yang bersertifikat halal itu akan menarik konsumen di negara tetangga Malaysia," kata Wapres.

Wapres menyampaikan sejatinya Indonesia telah mengekspor produk-produk besar, seperti perikanan hingga rumput laut. Namun Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk-produk barang kebutuhan sehari-hari akan memiliki daya saing ekspor.

"Jadi kita tidak bisa hanya mengeluh karena kenapa masyarakat masih membeli, kalau memang lebih baik kualitasnya dan lebih murah saya kira pasti itu akan terjadi. Ini yang kita harapkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah bisa mendorong ke depan nanti," ujarnya.