Kemenperin Beber Untung Hilirisasi Nikel Cs yang Dikritik Faisal Basri

Kementerian Perindustrian ikut buka suara soal kritik ekonom Faisal Basri bahwa hilirisasi nikel cs yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi menguntungkan China.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif meminta publik untuk melihat hilirisasi dari nilai tambah ekonominya alih-alih pada kepemilikan atau ownership.

"Hilirisasi jangan dilihat dari ownership smelter, baik itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit (manfaat) yang dirasakan dengan berjalannya hilirisasi memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional," katanya Minggu (13/8) seperti dikutip dari Antara.

Nah, berkaitan dengan itu, Febri menjelaskan sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel di tanah air, beberapa multiplier effect mulai terlihat pada ekonomi nasional.

Berdasarkan data Kemenperin, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam konstruksi. Investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar US$11 miliar atau sekitar Rp168,48 triliun  (kurs Rp15.371 per dolar AS) untuk smelter pyrometalurgi, serta sebesar US$2,8 miliar atau mendekati Rp42 triliun untuk tiga smelter hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (Mix Hydro Precipitate) sebagai bahan baku baterai.

Ia menambahkan selama masa konstruksi, kehadiran smelter tersebut menyerap produk lokal. Saat ini, smelter tersebut mempekerjakan sekitar 120 ribu orang tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja itu terjadi di sejumlah smelter yang tersebar di berbagai provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta Banten.

"Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya PDRB di daerah lokasi smelter berada," ungkapnya.

Besarnya dampak berganda atau multiplier effect smelter nikel juga dapat dilihat dari nilai tambahnya. Kemenperin menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari nikel ore hingga produk hilir meningkat berkali-kali lipat jika diproses di dalam negeri atau menghilirkan proses barang mentah.

Febri menyampaikan apabila nilai nikel ore mentah dihargai US$30 per ton. Ketika menjadi Nikel Pig Iron (NPI) harganya akan naik 3,3 kali mencapai US$90 per ton.

Sedangkan bila menjadi Ferronikel, akan naik 6,76 kali atau setara US$203 per ton.

Ketika hilirisasi berlanjut dengan menghasilkan Nikel Matte, maka nilai tambahnya juga akan naik menjadi 43,9 kali atau US$3.117 per ton. Ia mengatakan sekarang Indonesia sudah punya smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 120,94 kali (3.628 per ton).

"Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat," papar Febri.

Hal ini tentu akan menambah pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak lain yang nilainya triliunan rupiah.

"Dari sini saja sudah terbukti, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya Rp17 triliun, dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai Rp510 triliun. Sehingga penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat," katanya.

Melihat performa kontribusi logam dasar ke ekonomi, Febri menjelaskan PDB logam dasar di triwulan I 2023 tumbuh 11,39 persen. Pada semester I 2023 ini, logam dasar mencatatkan PDB sebesar Rp66,8 triliun.

Adapun selama periode 2022, subsektor ini tumbuh di atas 15 persen dengan nilai Rp124,29 triliun, juga tahun 2021 tumbuh double digit setara Rp108,27 triliun. Bahkan di 2020 yang penuh tekanan akibat pandemi covid-19, industri logam dasar berhasil tumbuh mengesankan.

[Gambas:Video CNN]

"Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa benefit smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan hilirisasi juga membuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama produk hilir logam nikel terus menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Ekspor stainless steel, baik dalam bentuk slab, HRC maupun CRC, menyentuh angka US$10,83 di 2022. Nilai ekspor ini meningkat 4,9 persen dari 2021 yang sebesar US$10,32.

Faisal Basri mengkritik hilirisasi nikel Cs yang dilaksanakan pemerintah belakangan ini karena 90 persen keuntungannya justru dinikmati China.

Tuduhan ia dasarkan pada data pemerintah. Ia mengatakan mengutip data dari keterangan resmi pemerintah dan pelaku bisnis terkait nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, Rp11.865 per dolar AS.

Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US$27,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

"Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," ujarnya.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.