Menanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

CNN Indonesia

Rabu, 16 Agu 2023 07:29 WIB

Presiden Jokowi bakal menyampaikan RUU APBN 2024 ke DPR dan Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (16/8) ini. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyampaikan RUU APBN 2024 ke DPR dan Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (16/8) ini. APBN 2024 ini adalah rencana keuangan terakhir Jokowi di masa pemerintahannya.

Pada APBN 2023, pemerintah menyatakan prioritas utama anggaran adalah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan persiapan pemilihan umum (pemilu).

Selain itu APBN 2023 juga difokuskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Sentimen Fluktuasi Rupiah Diramal Bikin IHSG Lesu Pagi Ini

Defisit APBN 2023 juga diproyeksikan di angka Rp598,2 triliun atau 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun pemerintah mematok pendapatan sebesar Rp2.463 triliun. Sementara, untuk belanja negara sebesar Rp3.061 triliun.

Realisasinya, per akhir Juli 2023, APBN surplus Rp153,5 triliun atau 0,72 persen dari PDB. Dari sisi keseimbangan primer juga surplus Rp394,5 triliun.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Surplus APBN per Juli 2023 ini bersumber dari pendapatan negara yang tembus Rp1.614,8 triliun.

Pendapatan tercatat tumbuh 4,1 persen secara tahunan (yoy) dan menyentuh 65,6 persen dari target APBN 2023. Dari sisi belanja negara angkanya juga ikut tumbuh 1,2 persen yoy menjadi Rp1.461,2 triliun.

Selain menjadi yang terakhir di masa pemerintahan Jokowi, APBN 2024 tentunya harus diperhitungkan dengan matang. Maklum, beberapa target kepala negara masih belum tercapai.

Lihat Juga :

Luhut: Maret 2024 Harga Daging di Bawah Rp100 Ribu per Kg

Catatan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, ada beberapa target Jokowi yang belum tercapai seperti pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Jokowi mematok ekonomi tumbuh 6,2 persen-6,5 persen. Namun, realisasi 2022 baru di angka 5,31 persen.

Kemudian, tingkat kemiskinan yang ingin ditekan hingga 6 persen sampai 7 persen. Sayangnya, realisasi tahun lalu baru di angka 9,57 persen.

Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipatok bisa di angka 3,6 persen hingga 4,3 persen. Sementara itu, capaian 2022 masih tinggi menyentuh 5,86 persen.

Selanjutnya, rasio gini yang ditargetkan menyentuh 0,374. Sedangkan tahun lalu masih di angka 0,381.

Lihat Juga :

Jokowi Beri Kepastian soal Kenaikan Gaji PNS Siang Ini

Lantas, akan seperti apa APBN 2024 dirancang, agar sektor-sektor yang menjadi perhatian di akhir masa jabatan Jokowi tercapai? Atau supaya ia meninggalkan kenangan manis?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita yakin Jokowi tidak akan merubah platform dan fatsun keuangan pemerintahannya untuk 2024. Apalagi ini APBN terakhirnya.

"Maka fokus Jokowi akan diarahkannya untuk mematangkan legasinya, yakni infrastruktur dan hilirisasi," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/8).

APBN tetap dikerahkan untuk pembiayaan subsidi dan penambahan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), LRT, IKN, Pelabuhan-pelabuhan, serta airport.

Lihat Juga :

Ma'ruf Amin Lepas Ekspor Duren, Susu Cs Senilai Rp12 T ke 176 Negara

Lalu pembiayaan membangun jalan-jalan tol, untuk memudahkan investasi hilirisasi SDA, hingga investasi pembentuk ekosistem kendaraan listrik.

Menurut Ronny, sudah tidak ada lagi waktu bagi Jokowi untuk bicara target-target yang pernah dia janjikan. Sebab, target itu tidak akan mungkin tercapai.

Oleh karena itu, Jokowi juga tidak punya waktu untuk banting setir ke prioritas lain. Plus minus setahun tidak akan cukup untuk hal-hal baru.

"Jadi di APBN terakhir ini, Jokowi akan memastikan program-program andalannya selesai atau mempunyai pijakan kuat agar tidak mudah dibatalkan oleh siapapun presiden terpilih nanti," imbuh Ronny.

Seperti IKN, Ronny yakin Jokowi akan meminta anggaran tambahan yang besar agar realisasi investasi pemerintah di sana menjadi besar. Sehingga, IKN akan terlalu sayang untuk dibatalkan presiden selanjutnya.

Tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp23 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN. Adapun pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan ibu kota baru tersebut.

Terkait tambahan belanja pegawai di APBN 2024, Ronny melihat itu sebagai pilihan sulit bagi Jokowi. Pasalnya, akan trade off dengan kejar tayang penyelesaian proyek-proyek infrastruktur.

Jokowi sendiri disebut-sebut akan mengumumkan soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada nota keuangan hari ini.

"Saya pikir, prioritas akan ke legasi Jokowi di bidang infrastruktur. Jika pun ada untuk kenaikan gaji PNS, angkanya mungkin akan terbatas," ucap Ronny.

Ronny pun memproyeksi anggaran pendapatan dan belanja APBN 2024 akan naik sekitar 7 persen dari tahun ini.

Lihat Juga :

Pasar Banjaran Mulai Dibangun, Bupati Bandung Klaim Bukan Swastanisasi

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penyusunan APBN 2024 tak akan lepas dari agenda pembangunan jangka panjang dan jangka pendek Jokowi.

Menurutnya, APBN 2024 akan fokus pada penumpasan pembangunan infrastruktur. Terutama yang dinilai punya multiplier effect ke perekonomian yang lebih besar.

Yusuf maklum hal itu dilakukan, mengingat semua orang belum bisa memproyeksikan bagaimana arah kebijakan pembangunan pemimpin baru yang akan menggantikan Jokowi nanti.

Adapun untuk agenda jangka pendeknya, APBN 2024 harus fokus pada masalah target kemiskinan di tahun depan yang diproyeksikan lebih rendah. Ini merupakan hal lain yang kemudian harus diselesaikan dalam masa pemerintahan Jokowi di tahun depan.

"Berbicara kemiskinan tentu yang perlu menjadi diskusi adalah bagaimana penyaluran dari beragam anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menyasar target penurunan tingkat kemiskinan di tahun depan," kata Yusuf.

Lihat Juga :

Menkop Teten Luncurkan Susu Ikan Pertama di Indonesia

Yusuf juga mengatakan salah satu hal yang kemudian perlu dicermati dalam APBN 2024 adalah bagaimana beragam program anggaran belanja seperti bantuan sosial (bansos) maupun subsidi menyasar target. Ia mewanti-wanti pemerintah bisa konsisten dalam hal ini.

Mengingat dalam setidaknya dua hingga tiga tahun terakhir ini, pemerintah melakukan beragam perubahan untuk memastikan penyaluran belanja yang difungsikan untuk penurunan kemiskinan itu bisa bekerja secara optimal.

Menurut Yusuf, beragam program belanja yang disebutkan di atas baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek, masih bisa terakomodir di APBN 2024 nanti.

Apalagi, potensi penerimaan negara masih akan ditopang oleh beberapa faktor pendukung, termasuk kelanjutan reformasi perpajakan. Selain itu, diversifikasi objek pajak terutama dari sisi cukai juga secara tidak langsung akan ikut membantu penerimaan negara di tahun depan.

Yusuf pun memperkirakan komposisi pendapatan dan belanja pada APBN 2024.

"Untuk anggaran pendapatan saya kira akan berada di kisaran Rp2.700 triliun sampai Rp2.800 triliun. Sementara, dari sisi belanja akan berada di kisaran Rp3.200 triliun hingga Rp3.500 triliun," ucapnya.

Lihat Juga :

OJK Ingatkan Anak Muda Nunggak Pinjol-Paylater Bisa Sulit Dapat Kerja

Berbeda dari Ronny dan Yusuf, Kepala Pusat makroekonomi and Finance Indef Rizal Taufikurahman berpendapat semestinya APBN 2024 harus dirancang sedemikian rupa agar bisa membuktikan dan merealisasikan kebijakan Jokowi.

APBN harus memberikan legasi yang positif dan memberikan pembuktian bahwa kebijakan selama ini dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat.

Artinya, kata Rizal, APBN 2024 harus menstimulus ekonomi yang jauh lebih berkualitas. Dengan target indikator makro ekonomi yang lebih tinggi diimbangi dengan kualitas yang lebih baik.

"Angka inflasi harus dijaga, kemiskinan yang semakin kecil, dan daya beli masyarakat yang harus kian tumbuh melalui peningkatan pendapatan," imbuhnya.

Menurut Rizal, APBN 2024 sebagai APBN di masa tahun politik. Karenanya, ia harus senantiasa mampu meningkatkan indikator makro ekonomi yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Selain itu, APBN 2024 mesti memberikan stimulus berlangsungnya pileg, pilpres, dan pilkada yang lebih jujur, aman, dan lancar.

"Pun demikian APBN harus terus dan tetap dijaga kredibilitas dan integritasnya agar menjadi instrumen yang paling efektif dalam meningkatkan pembangunan yang handal dan menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkeadilan," tutur Rizal.

Ia pun memperkirakan anggaran dalam APBN 2024 akan lebih besar dari 2023. Pasalnya, kemungkinan besar program pembangunan prioritas dan strategis nasional akan diselesaikan dengan baik dan tuntas.

"Sehingga banyak anggaran yang jauh lebih besar. Apalagi transformasi ekonomi dituntut untuk dapat direalisasikan dalam 2024," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]