ANALISIS

Menanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

CNN Indonesia
Rabu, 16 Agu 2023 07:29 WIB
Presiden Jokowi bakal menyampaikan RUU APBN 2024 ke DPR dan Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (16/8) ini.
Presiden Jokowi bakal menyampaikan RUU APBN 2024 ke DPR dan Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (16/8) ini. (Adhi Wicaksono)

Terkait tambahan belanja pegawai di APBN 2024, Ronny melihat itu sebagai pilihan sulit bagi Jokowi. Pasalnya, akan trade off dengan kejar tayang penyelesaian proyek-proyek infrastruktur.

Jokowi sendiri disebut-sebut akan mengumumkan soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada nota keuangan hari ini.

"Saya pikir, prioritas akan ke legasi Jokowi di bidang infrastruktur. Jika pun ada untuk kenaikan gaji PNS, angkanya mungkin akan terbatas," ucap Ronny.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ronny pun memproyeksi anggaran pendapatan dan belanja APBN 2024 akan naik sekitar 7 persen dari tahun ini.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penyusunan APBN 2024 tak akan lepas dari agenda pembangunan jangka panjang dan jangka pendek Jokowi.

Menurutnya, APBN 2024 akan fokus pada penumpasan pembangunan infrastruktur. Terutama yang dinilai punya multiplier effect ke perekonomian yang lebih besar.

Yusuf maklum hal itu dilakukan, mengingat semua orang belum bisa memproyeksikan bagaimana arah kebijakan pembangunan pemimpin baru yang akan menggantikan Jokowi nanti.

Adapun untuk agenda jangka pendeknya, APBN 2024 harus fokus pada masalah target kemiskinan di tahun depan yang diproyeksikan lebih rendah. Ini merupakan hal lain yang kemudian harus diselesaikan dalam masa pemerintahan Jokowi di tahun depan.

"Berbicara kemiskinan tentu yang perlu menjadi diskusi adalah bagaimana penyaluran dari beragam anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menyasar target penurunan tingkat kemiskinan di tahun depan," kata Yusuf.

Yusuf juga mengatakan salah satu hal yang kemudian perlu dicermati dalam APBN 2024 adalah bagaimana beragam program anggaran belanja seperti bantuan sosial (bansos) maupun subsidi menyasar target. Ia mewanti-wanti pemerintah bisa konsisten dalam hal ini.

Mengingat dalam setidaknya dua hingga tiga tahun terakhir ini, pemerintah melakukan beragam perubahan untuk memastikan penyaluran belanja yang difungsikan untuk penurunan kemiskinan itu bisa bekerja secara optimal.

Menurut Yusuf, beragam program belanja yang disebutkan di atas baik yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek, masih bisa terakomodir di APBN 2024 nanti.

Apalagi, potensi penerimaan negara masih akan ditopang oleh beberapa faktor pendukung, termasuk kelanjutan reformasi perpajakan. Selain itu, diversifikasi objek pajak terutama dari sisi cukai juga secara tidak langsung akan ikut membantu penerimaan negara di tahun depan.

Yusuf pun memperkirakan komposisi pendapatan dan belanja pada APBN 2024.

"Untuk anggaran pendapatan saya kira akan berada di kisaran Rp2.700 triliun sampai Rp2.800 triliun. Sementara, dari sisi belanja akan berada di kisaran Rp3.200 triliun hingga Rp3.500 triliun," ucapnya.

Berbeda dari Ronny dan Yusuf, Kepala Pusat makroekonomi and Finance Indef Rizal Taufikurahman berpendapat semestinya APBN 2024 harus dirancang sedemikian rupa agar bisa membuktikan dan merealisasikan kebijakan Jokowi.

APBN harus memberikan legasi yang positif dan memberikan pembuktian bahwa kebijakan selama ini dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat.

Artinya, kata Rizal, APBN 2024 harus menstimulus ekonomi yang jauh lebih berkualitas. Dengan target indikator makro ekonomi yang lebih tinggi diimbangi dengan kualitas yang lebih baik.

"Angka inflasi harus dijaga, kemiskinan yang semakin kecil, dan daya beli masyarakat yang harus kian tumbuh melalui peningkatan pendapatan," imbuhnya.

Menurut Rizal, APBN 2024 sebagai APBN di masa tahun politik. Karenanya, ia harus senantiasa mampu meningkatkan indikator makro ekonomi yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Selain itu, APBN 2024 mesti memberikan stimulus berlangsungnya pileg, pilpres, dan pilkada yang lebih jujur, aman, dan lancar.

"Pun demikian APBN harus terus dan tetap dijaga kredibilitas dan integritasnya agar menjadi instrumen yang paling efektif dalam meningkatkan pembangunan yang handal dan menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkeadilan," tutur Rizal.

Ia pun memperkirakan anggaran dalam APBN 2024 akan lebih besar dari 2023. Pasalnya, kemungkinan besar program pembangunan prioritas dan strategis nasional akan diselesaikan dengan baik dan tuntas.

"Sehingga banyak anggaran yang jauh lebih besar. Apalagi transformasi ekonomi dituntut untuk dapat direalisasikan dalam 2024," tandasnya.



(mrh/dzu)

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER