Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mengkaji insentif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Untuk insentif PNS nanti saya cek dulu, saya belum lihat. Tapi waktu itu memang disampaikan, terutama untuk biaya hidup," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Ani, sapaan akrabnya, menyebut masih perlu melihat berapa jumlah PNS yang pindah ke IKN Nusantara. Jumlah tersebut juga bergantung pada kebutuhan, terutama di awal kepindahan pada 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, berapa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan di kementerian mana kita akan hitung bersama," tutupnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya memastikan 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Kendati, pemindahan itu dilakukan bertahap.
Suharso menyebut ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di IKN bakal mendapatkan hunian khusus. Bahkan, mereka bakal menerima tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.
"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak, dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso beberapa waktu lalu.