Sri Mulyani Janji Tak Sembarangan Tarik Utang di Depan DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji di hadapan DPR RI untuk tak sembarangan menarik utang.
Hal itu disampaikan Ani, sapaan akrabnya, untuk menanggapi pertanyaan sejumlah fraksi di sidang paripurna terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.
"Pemerintah sepakat dengan Fraksi Demokrat, akan senantiasa memastikan pengelolaan pembiayaan pemerintah dilakukan secara hati-hati, prudent, fleksibel, dan terukur," katanya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Ani juga sepakat dengan Fraksi PDIP, PKS, dan PPP untuk terus menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, saran wakil rakyat tersebut sudah selaras dengan langkah pemerintah.
Ia mengakui rasio utang pemerintah terhadap PDB sempat mencapai level tertingginya pada 2021 lalu. Namun, Ani mengungkapkan nilai tersebut terus turun setiap tahunnya. Bahkan, rasio utang tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan sesama negara G20, ASEAN, atau negara berkembang lainnya
"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Mencapai puncak pada 2021 sebesar 40,74 persen pada saat APBN harus hadir menyelamatkan negara dan masyarakat. Rasio utang terhadap PDB bisa turun pada 2022 ke 39,7 persen, bahkan pada Juli 2023 menurun kembali ke 37,78 persen," jelasnya.
Ia juga mengamini saran Gerindra dan Demokrat agar pemerintah perlu mengurangi beban utang pada tahun-tahun mendatang. Ani menegaskan pemerintah secara bertahap mengarah ke sana, termasuk kesuksesan menurunkan defisit APBN 2022.
Selain itu, ia menyebut pemerintah menggunakan dan mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran alias Silpa untuk mengendalikan pembiayaan utang. Ani menyebut langkah ini ditempuh sebagai bantalan mengantisipasi ketidakpastian global.
Bendahara Negara itu turut mencermati pandangan Fraksi Golkar, NasDem, dan PKB yang menyoroti besarnya Silpa 2022 sehingga terjadi penumpukan Saldo Anggaran Lebih (SAL) signifikan. Mengutip pernyataan NasDem, Ani menyebut SAL 2022 bisa dimanfaatkan sebagai fiskal buffer untuk menghadapi ketidakpastian tahun ini.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia sebelumnya menyoroti realisasi Silpa 2022 sebesar Rp130,56 triliun. Menurutnya, ini adalah gambaran pengelolaan APBN yang kurang efisien.
Farah menyebut besarnya Silpa tahun lalu merupakan indikasi kurang matangnya birokrasi pemerintah dalam perencanaan anggaran.
"Ini menggambarkan bahwa APBN dikelola kurang efisien karena utang pemerintah yang sudah diserap tidak termanfaatkan secara optimal, padahal bunga utang tetap harus dibayar," kritik Farah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani juga menyindir realisasi APBN 2022 yang disedot untuk pembiayaan utang sebesar Rp7.733 triliun. Padahal, Netty menilai seharusnya duit negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
"PKS mencermati kenaikan utang setiap tahun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan berkualitas, pemerintah masih konsisten dengan skema gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan utang," kata Netty.