Menkeu Amini DPR yang Ingin Setoran BUMN ke Negara Naik pada 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat dengan desakan DPR RI yang meminta setoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke negara meningkat pada 2024.

"Pemerintah sepakat dengan Fraksi Gerindra bahwa penerimaan dividen BUMN pada tahun mendatang harus terus ditingkatkan, disertai dengan perbaikan tata kelola dan penyehatan BUMN," ungkapnya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Sebelumnya, empat fraksi, yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PDIP meminta pemerintah mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari setoran dividen.

Empat parpol itu mendesak perusahaan pelat merah bisa memberikan sumbangan lebih besar ke kas negara.

Bahkan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto spesifik menyoroti target PNBP dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Ia yakin target tersebut bisa dicapai jika dividen BUMN yang disetorkan ke negara lebih jumbo.

"Fraksi Gerindra mendorong peningkatan PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) melalui penerimaan dividen BUMN 2024 harus dioptimalkan, seiring dengan perbaikan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

Tak ketinggalan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Ia menyindir penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.