DPR Desak Sri Mulyani Gelontorkan Anggaran Khusus untuk Polusi Udara

DPR mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran khusus melawan polusi udara yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Satori menyoroti beberapa alokasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk mendukung transformasi ekonomi kesehatan sebesar Rp186,4 triliun.

Alokasi antara lain untuk penajaman lokasi dan investasi, percepatan penurunan stunting, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, hingga efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Barangkali bisa ditambahkan seharusnya untuk item, antara lain meningkatkan kesehatan akibat polusi udara yang terkenal sekarang ini karena khususnya di DKI Jakarta meresahkan serta mengganggu kesehatan, terutama penyakit ISPA," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama wakil pemerintah di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

ISPA memang menjadi sorotan di tengah kian parahnya polusi udara DKI Jakarta belakangan ini. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani tak bisa bicara banyak dalam raker tersebut karena terkena ISPA.

Saat rapat dimulai, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir mempersilakan Sri Mulyani menjelaskan soal RAPBN 2024. Akan tetapi, suara Bendahara Negara terdengar parau dan ia meminta izin agar penjelasannya diwakilkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Suara saya hilang, jadi mohon izin Pak Wamen (Suahasil) saja (menjelaskan)," katanya.

"Suara saya belum (jelas) Pak, tadi pengin bicara tapi belum bisa Pak. Yes, ISPA (infeksi saluran pernapasan akut)," jelas Sri Mulyani usai tanggapan para fraksi DPR RI.

Selepas raker, CNNIndonesia.com bertanya kepada Menkeu Sri Mulyani soal alasan ISPA tersebut, apakah karena polusi udara di DKI Jakarta atau hal lain. Ani, sapaan akrabnya, menolak berkomentar.

Ia hanya tersenyum tipis sembari bergerak keluar Gedung DPR RI dan masuk ke mobilnya.

Polusi udara juga pernah disinggung Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker bersama Menkeu Sri Mulyani pada Rabu (30/8). Ia mengatakan polusi udara sudah mengepung DKI Jakarta, bahkan menobatkan ibu kota Indonesia itu menjadi daerah paling berpolusi di dunia.

"Sungguh mencemaskan, sekaligus memalukan. Saking berpolusinya udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan work from home (WFH), seperti saat pandemi covid-19 terjadi," kata Said dalam raker tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan banyak dokumen pengurangan emisi digarap di Indonesia, termasuk nol emisi karbon (NZE) 2050. Sayang, semangat berapi-api Indonesia tak dibarengi aksi nyata.

"Namun, keindahan di atas kertas sirna bak daun kering di lalap api. Di Jakarta, tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan gas rumah kaca (GRK) dirumuskan malah paling berpolusi," kritiknya keras.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani dan jajarannya belum berkomentar lebih jauh soal tuntutan anggaran khusus memberangus polusi udara tersebut.