Deret Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah

5. Diduga banyak provokator

Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang.

Ia menyebut titah pemerintah pusat adalah relokasi warga rampung pada 28 September 2023 ini yang mencakup 4 perkampungan, di mana 1 kampung di luar Rempang untuk tower PT MEG.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

6. Warga bakal dikompensasi

BP Batam akan memberikan kompensasi kepada warga yang menolak PSN di Rempang dalam bentuk rumah hingga biaya hidup.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto mengatakan rumah yang akan diberikan seharga Rp120 juta berukuran 45 meter persegi per kepala keluarga.

"Akan kita bangun juga infrastrukturnya, mulai dari jalan, disediakan air dan listrik dan sebagainya," katanya di sela-sela acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).

Kompensasi lainnya yang diberikan adalah uang sewa sebesar Rp1 juta selagi menunggu rumah selesai dibangun. Kemudian biaya hidup sebesar Rp1,2 juta per orang per bulan.

7. Dugaan penyebab ricuh

Bahlil menduga ada tiga faktor yang menjadi penyebab kericuhan di Rempang. Dugaan ia sampaikan berdasarkan analisa dari timnya di lapangan.

Pertama, karena sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik. Kedua, ia mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di lokasi tersebut. Menurut dia, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

Ketiga, soal peran negara lain yang tak suka dengan investasi di Batam. Bahlil mengakui ada orang asing di TikTok yang ikut campur dengan urusan Indonesia terkait masalah itu.