Pemerintah Punya Utang Rp60 T ke PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyatakan pemerintah memiliki sisa utang Rp60,66 triliun kepada mereka. Utang berasal dari program subsidi listrik dan kompensasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan angka jumlah utang tersebut didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan asersi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

"Utang pemerintah kepada PLN, yaitu dalam hal ini subsidi listrik 2022, ini hasil audit dari BPK, BPKP, dan juga asersi Itjen Kemenkeu sebesar Rp58,83 triliun. Realisasi pembayaran ke PLN adalah Rp54,15 triliun. Untuk itu kekurangan pembayaran Rp4,67 triliun," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Rabu (20/9).

Sementara untuk subsidi listrik hingga Agustus 2023, pemerintah sudah melakukan pembayaran sebesar Rp37,2 triliun. Namun, masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp5,82 triliun

Kemudian untuk kompensasi listrik hingga Agustus 2023, hasil audit menunjukkan utang pemerintah mencapai Rp50,16 triliun. Namun, jumlah tersebut masih belum terbayarkan karena masih dalam proses.

"Sehingga dengan total adalah Rp60,66 triliun. Khusus untuk kompensasi listrik sampai dengan bulan Agustus 2023, ini diperkirakan estimasi pembayaran adalah September 2023," ucap dia lebih lanjut.

Darmawan mengungkap bahwa proses pembayaran telah berjalan dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan.

"Sehingga dalam hal ini, proses saat ini sedang berjalan dan diperkirakan berjalan dengan lancar," ucap dia.

Darmawan sebelumnya mengungkapkan PLN diusulkan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp5,86 triliun di 2024. Usulan ini berasa dari cadangan investasi yang telah ditetapkan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2024.

Ia mengungkap PMN tersebut akan digunakan untuk melistriki sebanyak 2.079 desa di seluruh Indonesia dengan total pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JRT) sepanjang hampir 4.363 kilometer sirkuit (kms) dan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms.

"Dan ini meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dari 93,68 persen pada 2023 menjadi 96,19 persen pada 2024," ucap Darmawan.

Usulan PMN senilai Rp5,86 triliun tersebut, lanjut dia, 100 persen akan dimanfaatkan untuk Program Listrik Desa. Program akan dinikmati oleh 192.446 pelanggan melalui 11 ribu kms jaringan distribusi di seluruh Indonesia.

"Distribusinya, di Sumatera Rp0,98 triliun, di Kalimantan Rp2,31 triliun, di Sulawesi Rp0,89 triliun, Maluku Papua Nusa Tenggara Timur adalah Rp1,55 triliun dan di Jawa Rp0,13 triliun, dengan total Rp5,86 triliun," jelasnya

[Gambas:Video CNN]