Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

CNN Indonesia
Selasa, 03 Okt 2023 14:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merinci 3 ketakutan pejabat pemerintah daerah (pemda), termasuk terkena OTT KPK.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merinci 3 ketakutan pejabat pemerintah daerah (pemda), termasuk terkena OTT KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merinci 3 ketakutan pejabat pemerintah daerah (pemda), termasuk terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Satu, (takut) aparat penegak hukum (APH) kalau terkena OTT, itu paling ditakuti. Dua, takut kepada rakyat kalau mau Pilkada, elektabilitas," katanya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Ada lagi, ketiga, takut sama Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kalau dananya dipotong. Bahasa mereka Bu, dirasionalisasi, tapi kalau bahasa lapangannya mereka bilang dipotong. Jadi, politik anggaran Bu Menkeu ini powerfull," sambung Tito.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito juga menyinggung soal beberapa kepala daerah yang usai mendapatkan penghargaan langsung berfoto dengan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, foto dengan Sri Mulyani bisa langsung viral dan mendongkrak elektabilitas.

Sang Bendahara Negera pun ikut menanggapi pernyataan Tito tersebut. Ia mengatakan dirinya tidak ditakuti, melainkan dirindukan.

"Tadi dibilang (Mendagri Tito) menteri keuangan ditakuti, enggak pak. Menteri keuangan dirindukan, uangnya," balas Sri Mulyani disambut gelak tawa peserta seminar.

Terlepas dari itu, Sri Mulyani meminta daerah terus bersaing memberikan yang terbaik untuk kemajuan daerahnya. Ia menyebut pemerintah bakal terus memberikan insentif untuk daerah-daerah yang memiliki kinerja apik.

Senada, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mendorong harmonisasi pemerintah daerah dan pusat, khususnya yang diatur dalam dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD.

"Harapannya kami bisa memberikan motivasi ke pemda untuk meningkatkan performanya dengan memberi insentif. Jadi, semakin baik maka semakin banyak dana yang mereka peroleh," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER