Peran Penting National Logistic Ecosystem untuk Optimalisasi APBN 2024

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melanjutkan tren positif dengan tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada Kuartal III-2023 pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Terjaganya ekonomi nasional, salah satunya tidak lepas dari kinerja perdagangan nasional. Neraca Perdagangan (NP) nasional, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selalu surplus dalam 41 bulan terakhir.

NP yang positif berkontribusi pada terkendalinya transaksi berjalan, yang menurut BI tercatat rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta kenaikan permintaan domestik.

BI pada laporan Kuartal II-2023 menyebutkan kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali. Hal itu ditopang investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di tengah tingginya kondisi ketidakpastian pasar keuangan global.

Investasi langsung yang solid mengindikasikan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik.

Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Agus Rofiudin mengatakan, pentingnya perdagangan antara negara dan FDI karena merupakan instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus memungkinkan suatu negara mengonsumsi jasa yang lebih murah berdasarkan keunggulan komparatifya.

"FDI mendorong transfer teknologi serta modal manusia dan perbaikan kelembagaan dari negara maju ke negara berkembang," kata Agus Rofiudin.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi pada biaya logistik yang rendah, waktu transportasi semakin singkat, dan penambahan peluang kerja.

"Efisiensi waktu pengiriman mendorong produktifitas dunia usaha yang berpengaruh positif pada daya saing nasional. Alhasil, kombinasi produktifitas dan daya saing, mendorong tumbuhnya perkonomian," tambah Agus.

Dorongan APBN pada Kelancaran Logistik

Rancangan APBN 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada September lalu. Pada kesempatan itu, APBN 2024 disepakati salah satunya harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi pada tahun depan.

Agus melihat adanya tensi geopolitik yang mereda dan bisa menyebabkan fragmentasi serta mempersempit 'ruang' antarnegara terutama perdagangan.

"World Trade Organization (WTO) dalam Global Trade Outlook-nya, memprediksi volume perdagangan dunia tahun 2023 hanya tumbuh 1,7 persen dan picking up di tahun 2024 sebesar 3,2 persen," ucapnyaz

Lebih lanjut pemerintah telah menyusun APBN 2024 dengan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang 5,2 persen, inflasi sebesar 2,8 persen, hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$.

Belanja negara yang Rp3.325,1 triliun, dialokasikan Rp2.467,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp857,6 triliun untuk Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat dimaksimalkan untuk menguatkan APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBN 2024 sendiri disusun agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Pemerintah memperkirakan 2024 nanti APBN akan berhadapan dengan situasi geopolitik, perubahan iklim, kekhawatiran pandemik, dan digitalisasi.

Agus menerangkan, kinerja ekonomi nasional didorong oleh leading sectors seperti industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, hingga konstruksi. Lapangan usaha industri, tercatat masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya.

"Dalam kondisi itu inline dengan komposisi impor nasional yang masih didominasi bahan baku penolong. Alhasil, proses logistik berupa kelancaran pasokan bahan baku maupun hasil produksinya harus maksimal," tambah Agus.

Kinerja logistik nasional memang belum ideal hingga saat ini. Hal itu diperkuat World Bank (WB) pada Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang menempatkan kinerja logistik Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0.

Belum lagi BLbiaya logistik nasional juga masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun belanja infrastruktur pada APBN 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Dengan dana sebesar itu, arah kebijakan infrastruktur di antaranya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi seperti konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, hingga pangan.

Selain itu dana belanja infrastruktur juga diperuntukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, serta pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital.

NLE Memaksimalkan Fungsi APBN

National Logistic Ecosystem atau NLE merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan kinerja logistik sebagaimana Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020.

Agus melihat NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu ke hilir yang melibatkan kolaborasi kementerian/lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

"Kolaborasi digital dalam satu platform (NLE), akan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau," ucapnya.

NLE sendiri, lanjut Agus, menyederhanakan proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, dan mengolaborasi sistem layanan logistik swasta baik domestik maupun internasional.

Selain itu, NLE juga memudahkan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha logistik, serta penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Agus menerangkan, kondisi tersebut dimungkinkan dengan konsep dasar NLE yang terdiri 4 pilar, yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah dan swasta, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran dengan skema single billing, dan penataan tata ruang dengan penerapan kebijakan yang membuat pergerakan barang lebih efisien.

Terobosan NLE berupa layanan Sistem Pelayanan Online Satu Pintu alias Single Submission (SSm), yang terus dikembangkan oleh LNSW.

Layanan seperti SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) berhasil memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali submission, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan.

Menurut Agus, ada sekitar 15 kementerian ataupun lembaga yang mempermudah pelaku usaha lewat NLE, sehingga tidak perlu lagi bolak-balik ke masing-masing kementerian/lembaga untuk menanyakan regulasi, proses, dan persyaratan kemudahan berbisnis.

"Tujuan pembangunan NLE adalah agar proses melakukan bisnis di Indonesia semakin kompetitif, baik dari segi waktu, simplifikasi, kecepatan, dan pada akhirnya dari segi biaya," jelas Agus.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani pun menegaskan kepada Tim NLE yang merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga National Single Window (LNSW) agar terus mengelola NLE dengan tetap menjaga fasilitas yang ada untuk industri dan perdagangan.

Kemenkeu menilai, NLE merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan entitas logistik. Implementasi NLE seharusnya tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga menghasilkan outcome yang positif bagi masyarakat.

Dengan begitu, implementasi NLE dapat mendorong inovasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja logistik dengan dukungan APBN 2024, sehingga berkontribusi maksimal pada perekonomian nasional.