meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki akses terhadap layanan dasar dengan meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan, melalui pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.
Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas tepatkah langkah Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan?
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.
Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.
"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).
"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.
Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.
Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.
Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.
"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.
Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.
"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.
Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.
Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.
"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).
Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US$1,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.
"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.
Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.
Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.
Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.
"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.
Eko mengatakan Amran saat menjabat sebagai mentan di periode pertama Jokowi pernah mendengungkan swasembada padi, jagung, dan kedelai. Ia mengungkap memang kebutuhan terhadap tiga komoditas itu sangat tinggi sehingga Amran dapat melanjutkan idenya tersebut kala itu.
"Walaupun susah juga saya rasa dalam waktu setahun apa iya bisa? Karena, pada posisi hari ini di level global dan juga di Indonesia sedang terjadi kemarau panjang, dan itu membuat laju produksi sektor pertanian ini rata-rata menurun. Ini kan faktor alam, enggak bisa tiba-tiba di hari pertama Pak Amran langsung bisa menanam banyak hal. Jadi itu harus ditunggu pada periode musimnya," jelas Eko.
Dikarenakan ada faktor alam, Eko mengatakan Amran bisa saja mulai menyiapkan perubahan dari sisi kelembagaannya. Misalnya, dengan menyiapkan pupuk pada waktu siap tanam.
"Jadi sambil menunggu musim itu datang yang enggak bisa kita rubah, terus kita menyiapkan kelembagaannya. Dan ini kan juga harapannya sih, kalau ini kan menteri yang sudah lima tahun berpengalaman sebelumnya, harus sudah tidak ada proses-proses adaptasi lagi, atau mengenal sektornya," katanya.
Eko mengatakan ada ruang-ruang perubahan kebijakan yang masih bisa dilakukan pada masa Amran. Tentu dengan indikator utama tetap di tanaman pangan.
"Kalau berhasil di tanaman pangan ya itu menurut saya satu keputusan tepat untuk Jokowi memilih Pak Amran ini. Tapi kalau ke depan impor berasnya malah naik lagi, itu menurut saya bukan prestasi. Jadi sekadar karena kedekatan politik dengan Pak Jokowi," lanjut Eko.
Sementara itu, Bhima memaparkan sejumlah tantangan yang perlu Amran atasi sebagai mentan. Pertama, masalah pupuk harus segera diselesaikan. Hal ini karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.
"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ucap Bhima.
Kedua, Amran perlu memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementan. Menurutnya, korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran, dan merugikan petani sekaligus APBN.
"Jangan ulangi kesalahan menteri pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," lanjut Bhima.
Ketiga, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian, terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.
Keempat, mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi.
Kelima, regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Bhima melihat sektor pertanian semakin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Menurutnya, kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian.
Keenam, melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna.
Ketujuh, Bhima menegaskan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.
"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke presiden apabila ada menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkas dia.
Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.
Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas tepatkah langkah Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan?
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.
Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.
"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).
"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.
Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.
Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.
Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.
"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.
Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.
"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.
Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.
Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.
"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).
Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US$1,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.
"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.
Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.
Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.
Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.
"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.
7 PR Besar Amran Usai Jadi Mentan Lagi: Bersihkan Kementan dari Korupsi
Pengamat menyebut Amran Sulaiman memiliki 7 PR besar usai dilantik jokowi jadi mentan lagi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Eko mengatakan Amran saat menjabat sebagai mentan di periode pertama Jokowi pernah mendengungkan swasembada padi, jagung, dan kedelai. Ia mengungkap memang kebutuhan terhadap tiga komoditas itu sangat tinggi sehingga Amran dapat melanjutkan idenya tersebut kala itu.
"Walaupun susah juga saya rasa dalam waktu setahun apa iya bisa? Karena, pada posisi hari ini di level global dan juga di Indonesia sedang terjadi kemarau panjang, dan itu membuat laju produksi sektor pertanian ini rata-rata menurun. Ini kan faktor alam, enggak bisa tiba-tiba di hari pertama Pak Amran langsung bisa menanam banyak hal. Jadi itu harus ditunggu pada periode musimnya," jelas Eko.
Dikarenakan ada faktor alam, Eko mengatakan Amran bisa saja mulai menyiapkan perubahan dari sisi kelembagaannya. Misalnya, dengan menyiapkan pupuk pada waktu siap tanam.
"Jadi sambil menunggu musim itu datang yang enggak bisa kita rubah, terus kita menyiapkan kelembagaannya. Dan ini kan juga harapannya sih, kalau ini kan menteri yang sudah lima tahun berpengalaman sebelumnya, harus sudah tidak ada proses-proses adaptasi lagi, atau mengenal sektornya," katanya.
Eko mengatakan ada ruang-ruang perubahan kebijakan yang masih bisa dilakukan pada masa Amran. Tentu dengan indikator utama tetap di tanaman pangan.
"Kalau berhasil di tanaman pangan ya itu menurut saya satu keputusan tepat untuk Jokowi memilih Pak Amran ini. Tapi kalau ke depan impor berasnya malah naik lagi, itu menurut saya bukan prestasi. Jadi sekadar karena kedekatan politik dengan Pak Jokowi," lanjut Eko.
Sementara itu, Bhima memaparkan sejumlah tantangan yang perlu Amran atasi sebagai mentan. Pertama, masalah pupuk harus segera diselesaikan. Hal ini karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.
"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ucap Bhima.
Kedua, Amran perlu memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementan. Menurutnya, korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran, dan merugikan petani sekaligus APBN.
"Jangan ulangi kesalahan menteri pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," lanjut Bhima.
Ketiga, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian, terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.
Keempat, mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi.
Kelima, regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Bhima melihat sektor pertanian semakin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Menurutnya, kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian.
Keenam, melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna.
Ketujuh, Bhima menegaskan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.
"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke presiden apabila ada menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkas dia.
