Tepatkah Langkah Jokowi Jadikan Amran Sulaiman Mentan Lagi?

Eko mengatakan Amran saat menjabat sebagai mentan di periode pertama Jokowi pernah mendengungkan swasembada padi, jagung, dan kedelai. Ia mengungkap memang kebutuhan terhadap tiga komoditas itu sangat tinggi sehingga Amran dapat melanjutkan idenya tersebut kala itu.

"Walaupun susah juga saya rasa dalam waktu setahun apa iya bisa? Karena, pada posisi hari ini di level global dan juga di Indonesia sedang terjadi kemarau panjang, dan itu membuat laju produksi sektor pertanian ini rata-rata menurun. Ini kan faktor alam, enggak bisa tiba-tiba di hari pertama Pak Amran langsung bisa menanam banyak hal. Jadi itu harus ditunggu pada periode musimnya," jelas Eko.

Dikarenakan ada faktor alam, Eko mengatakan Amran bisa saja mulai menyiapkan perubahan dari sisi kelembagaannya. Misalnya, dengan menyiapkan pupuk pada waktu siap tanam.

"Jadi sambil menunggu musim itu datang yang enggak bisa kita rubah, terus kita menyiapkan kelembagaannya. Dan ini kan juga harapannya sih, kalau ini kan menteri yang sudah lima tahun berpengalaman sebelumnya, harus sudah tidak ada proses-proses adaptasi lagi, atau mengenal sektornya," katanya.

Eko mengatakan ada ruang-ruang perubahan kebijakan yang masih bisa dilakukan pada masa Amran. Tentu dengan indikator utama tetap di tanaman pangan.

"Kalau berhasil di tanaman pangan ya itu menurut saya satu keputusan tepat untuk Jokowi memilih Pak Amran ini. Tapi kalau ke depan impor berasnya malah naik lagi, itu menurut saya bukan prestasi. Jadi sekadar karena kedekatan politik dengan Pak Jokowi," lanjut Eko.

Sementara itu, Bhima memaparkan sejumlah tantangan yang perlu Amran atasi sebagai mentan. Pertama, masalah pupuk harus segera diselesaikan. Hal ini karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ucap Bhima.

Kedua, Amran perlu memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementan. Menurutnya, korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran, dan merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan menteri pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan diminta untuk mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," lanjut Bhima.

Ketiga, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk mempercepat infrastruktur pertanian, terutama perbaikan sarana irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan pangan di berbagai daerah.

Keempat, mengurai benang kusut program Food Estate dan Reforma Agraria sehingga optimalisasi lahan pertanian berkorelasi dengan naiknya produksi pangan, peningkatan ekspor produk agrikultur, dan mencegah deforestasi.

Kelima, regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Bhima melihat sektor pertanian semakin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif. Menurutnya, kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian.

Keenam, melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pertanian dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satunya dalam riset bibit unggul tahan cuaca ekstrem dan berbagai penelitian lainnya yang tepat guna.

Ketujuh, Bhima menegaskan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke presiden apabila ada menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkas dia.