OJK Aceh Fokus Awasi Aliran Kredit Jelang Pemilu dan Pilpres 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh kini tengah fokus mengawasi aliran kredit perbankan jelang Pemilu 2024. Fokus dibuat karena perputaran uang jelang Pemilu naik secara signifikan.
Kepala OJK Aceh Yusri mengatakan guna mengantisipasi adanya aliran dana atau rekening untuk aktivitas ilegal di perbankan jelang Pemilu, maka pihaknya harus memastikan lembaga jasa keuangan dalam memberikan kredit tidak melanggar aturan yang ada.
Menurutnya transaksi ilegal itu biasanya akan terdeteksi, baik berupa adanya pencucian uang atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan aturan di perbankan.
"Kami di industri Perbankan sudah mewanti-wanti dan menyatakan kepada mereka bahwa ada beberapa kebijakan, itu harus benar-benar dilaporkan setiap saat jadi begitu ada indikasi saja langsung sudah bisa tangkap, dalam artian langsung terdeteksi ini transaksi apa, kegiatan ilegal itu pasti langsung terdeteksi," kata Yusri kepada wartawan, Rabu (29/11).
Sejauh ini hingga posisi September 2023, kegiatan transaksi maupun aliran kredit yang diperuntukkan bagi kepentingan pemilu tidak ada. Ia berharap ke depan aktivitas seperti itu tidak terjadi di Aceh.
"Sampai dengan posisi laporan kita September 2023 kegiatan-kegiatan ilegal sifatnya itu tidak ada, itu tidak ada di Aceh. Mudah-mudahan kita berharap ke depan itu tidak ada di Aceh," ucapnya.
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) di Aceh terus tumbuh. Pada Oktober 2023, pembiayaan tumbuh 12,38 persen yoy menjadi Rp37,75 triliun dan tumbuh 0,74 persen yoy dari bulan September 2023 sebesar Rp37,48 triliun.
Untuk pertumbuhan pembiayaan Oktober 2023 jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan nasional posisi Oktober 2023 sebesar 8,99 persen.
Sementara untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) BU di Aceh pada Oktober 2023 tercatat 91,46 persen (posisi September 2023: 94,01 persen) atau masih lebih tinggi dari LDR/FDR BU nasional sebesar 84,19 persen disebabkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 3,54 persen (mtm) dari Rp36,86 triliun menjadi Rp41,28 triliun.