Bisakah 'KTP Sakti' Ganjar-Mahfud Dieksekusi dan Apa Pula Manfaatnya?

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berniat memperkenalkan program Satu Kartu Terpadu Indonesia alias KTP Sakti jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

Tujuannya, agar program bantuan sosial (bansos) negara yang disalurkan bisa lebih menjangkau masyarakat yang kurang mampu.

Kata Ganjar, program KTP Sakti ini bakal menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi satu supaya lebih terpadu.

Ganjar menilai KTP Sakti merupakan upaya konkret dan solutif untuk memberikan program gerak cepat yang lebih baik untuk rakyat Indonesia.

"KTP Sakti yang saya dorong itu akan memudahkan itu dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profile penduduknya bisa kita ambil, kita pecah ke sektor," ucap Ganjar, Rabu (20/12).

Dengan hadirnya KTP Sakti, Ganjar yakin nantinya akan mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah.

"Sehingga cerita KTP Sakti itu cerita data yang besar, profile yang ada dan manajemen untuk distribusi," imbuh Ganjar.

Ia juga mengklaim KTP Sakti bisa membuat penyaluran bansos tepat sasaran, serta mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam pembagian bansos.

"KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera," pungkas Ganjar.

Lantas realistiskah program KTP Sakti yang bakal diusung pasangan Ganjar-Mahfud ini?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan satu kartu untuk beberapa manfaat atau kegunaan seperti KTP Sakti ini sebenarnya telah lama dijalankan.

Bahkan, seharusnya kalau dijalankan dengan benar, kartu sakti ini bisa menjadi single identity number atau nomor induk kependudukan (NIK) seperti halnya e-KTP yang bisa digunakan untuk banyak keperluan.

Sebagaimana konsep e-KTP, lanjut Nailul, satu kartu ini bisa digunakan di mana masyarakat dapat berbagai kegunaan hanya tinggal memindai dengan reader untuk keperluan apapun. Mulai dari kartu kesehatan, pendidikan, bahkan yang tercanggih, keuangan.

"Tapi ya karena anggaran e-KTP kita dikorupsi jadinya kita menikmati e-KTP yang tidak berguna ini sekarang," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/12).

Mirisnya, karena program e-KTP dikorupsi, hal itu membuat masyarakat Indonesia masih harus fotokopi e-KTP untuk berbagai keperluan, termasuk mengurus BPJS yang harus melampirkan fotokopi KTP.

Nailul mengatakan program KTP Sakti yang akan digagas Ganjar seharusnya bisa meningkatkan kualitas e-KTP sekarang menjadi kartu untuk berbagai kebutuhan.

"Sangat dimungkinkan sekali hal tersebut di mana manfaatnya banyak. Identitas penerima bantuan pemerintah bisa langsung terintegrasi dengan kartu sakti tersebut, sehingga bisa meminimalisir human error yang disengaja maupun tidak sengaja," ucapnya lebih lanjut.