Janji Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud, Siapa Paling Menjanjikan?

Segendang sepenarian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mengkritik janji-janji yang disampaikan para cawapres dalam debat semalam. Kritik salah satunya ia arahkan pada janji para calon dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan target pertumbuhan ekonomi sejatinya menjadi bahasan penting dalam debat. Cak Imin menyampaikan ingin menggenjot pertumbuhan ke level 5,6 persen sampai 6 persen. 

Sementara itu Mahfud tetap pede ingin menerbangkan ekonomi Indonesia ke level 7 persen. Namun sayang katanya, banyak yang tidak fokus mau menggarap apa.

Yang fokus hanyalah Mahfud. Ia mengatakan Mahfud menjelaskan bahwa untuk menggenjot ekonomi sampai ke level 7 persen, program unggulan utamanya adalah memberantas korupsi yang merajalela di hampir semua matra; darat, laut dan udara. 

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini masih banyak mendapatkan banyak beban. Salah satunya, tingginya beban yang harus dikeluarkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

ICOR sebagai informasi, merupakan parameter yang menggambarkan efisiensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.

Ia mengatakan ICOR di Indonesia masih berada di level 6,7 saat ini. Katanya, angka itu cukup tinggi. Pemicunya salah satunya korupsi yang marak di segala lini proses investasi. 

"ICOR yang tinggi tadi dibahas dan itu bagus karena ICOR kita menyentuh level 6,7. Perlu dorongan ekstra untuk bisa menekan ICOR ke angka 4-5 poin. Masalah korupsi dan efisiensi birokrasi tadi banyak dibahas oleh Pak Mahfud. Poin plus untuk masalah ICOR," katanya.

"Yang paling realistis adalah menurunkan ICOR dengan memperkuat penanganan korupsi dan inefisiensi birokrasi," katanya.

Kritik lain ia sematkan pada rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang disampaikan Gibran. Ia mengatakan Gibran belum menjelaskan secara rinci soal badan itu.

Penjelasan yang disampaikan Gibran justru menimbulkan kekhawatiran baru. Penjelasan terkait posisi badan yang langsung berada di bawah presiden.

"Ini menimbulkan kekuatan yang sangat kuat dari Badan tersebut. Sekarang di bawah Kemenkeu plus ada BPK saja mereka masih bisa "bermain" apalagi nanti jadi badan sendiri," katanya.

Sementara itu, Ekonom CORE Yusuf Randy Manilet mengatakan debat semalam belum mampu memberikan gambaran utuh soal visi dan misi ekonomi cawapres. Terutama untuk Cak Imin.

Ia mengatakan tidak bisa mendapatkan gambaran jelas soal apa yang akan atau ditawarkan Cak Imin untuk membangun ekonomi Indonesia.

"Katakanlah soal menciptakan kota yang mendekati kemiripan dengan Jakarta, masih terdapat pertanyaan terkait bagaimana definisi dari penciptaan kota yang dimaksud," katanya.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana juga menyoroti masalah program dana bantuan modal Rp150 triliun ke anak muda, pembangunan 40 kota selevel Jakarta dan dana Rp5 miliar per desa per tahun yang dijanjikan Cak Imin dan Program Makan Siang Gratis Gibran.

Ia mengatakan kalau mengacu ruang fiskal yang ada sekarang janji itu berpotensi jadi bualan. 

Jadi seperti anggaran besar seperti 150 T kredit anak muda, pembangunan 40 kota seperti jakarta, atau pun makan siang gratis yg rp400 T.

"Itu kalau dengan ruang fiskal sekarang sebenarnya sangat sulit, karena kita dengan belanja sekarang saja dari defisit APBN cenderung melebar dalam 10 tahun terakhir," katanya.

Tak hanya jadi bualan, untuk Gibran, janji ini juga bertentangan dengan visi misi yang ia usung.

"Ini kontradiktif dengan visi misi mereka yang akan mengurangi utang pemerintah terutama di Prabowo-Gibran sampai 50 persen di 5 tahun ke depan," katanya.