Kemenkeu Respons Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak Tak Direstui

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal klaim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Sri Mulyani banyak tak merestui anggaran kementeriannya.

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang harus ditinjau ulang saat pandemi covid-19 menyerang Indonesia. Menurutnya, ini dilakukan demi mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang timbul.

Prastowo menyebut refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada akhirnya tak bisa dihindarkan. Ia menegaskan opsi ini juga didukung oleh DPR RI.

"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua K/L melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L. Demi menangani dampak pandemi covid-19," ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (8/1).

Anak buah Sri Mulyani itu menyebut keputusan serta ketetapan refocusing kegiatan dan anggaran dilakukan masing-masing K/L. Setiap kementerian/lembaga memetakan sendiri mana sekiranya kegiatan yang bisa ditunda di masa pandemi tersebut.

Prastowo menegaskan setiap pimpinan kementerian dan lembaga yang paham kegiatan mana yang dirasa urgen dan prioritas. Menurutnya, para menteri dan pimpinan lembaga juga yang tahu program mana yang bisa ditunda sementara waktu.

"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," jelas Prastowo.

"Pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipertanggungjawabkan kepada DPR. Kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengeluh soal anggaran Kemenhan ketika didesak calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat capres ketiga. Pasangan Mahfud MD itu mempertanyakan kinerja capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih aktif sebagai menteri pertahanan.

Menurut Ganjar, sejumlah data pertahanan dan keamanan Indonesia malah merosot di bawah kepemimpinan Prabowo. Ada global peace index (GPI), global militarisation index (GMI), hingga minimum essential force (MEF) yang turun.

"Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk menteri keuangan (Sri Mulyani). Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah menjadi menteri pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh covid dua tahun, di mana terjadi refocusing," jelas Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi, banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh menteri keuangan. Jadi, sebagai seorang menteri, team player, saya harus loyal. Jadi, saya tidak banyak bicara di depan umum," tambahnya.

Memang benar ada pengurangan anggaran Kemenhan sebesar Rp8,74 triliun dari Rp131,18 triliun menjadi Rp122,44 triliun pada APBN 2020. Refocusing juga berlanjut pada tahun berikutnya.

Pada 2021, Kemenhan mendapatkan anggaran Rp136,99 triliun. Namun, Prabowo Cs diminta tetap membantu mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Akhirnya, refocusing dan realokasi belanja dilakukan dalam empat tahap di tahun tersebut. Ini juga dilakukan demi perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tahap pertama Rp6,28 triliun, kedua sebesar Rp2,42 triliun, ketiga Rp1 triliun, serta refocusing dan realokasi belanja tahap keempat senilai Rp4,82 triliun.