ESDM Masih Pikir-pikir Terbitkan Izin Jualan Bahan Bakar Hidrogen

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji izin penjualan bahan bakar hidrogen yang tengah dilirik PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu mengungkapkan penjualan bahan bakar hidrogen merupakan 'barang baru' di Indonesia.

"Hidrogen ini kan baru PLN, sekarang hidrogren ini kan eksesnya dari pendinginan di PLN. Mereka mau menjual. Nah, ini tentu masih kita kaji tentang perizinan, terutama terkait safety. Ketika itu nanti kepada masyarakat, itu kan hidrogen barang yang mudah meledak, H2," jelas Jisman dalam Konferensi Pers ESDM di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1)

"Ini harus diteliti betul, dikaji betul. Itu transportasi (pengangkutan hidrogen) melalui apa, baik itu pipa, kendaraan seperti tangki-tangki itu. Itu kan harus safe. Kita lagi siapkan perizinannya karena ini baru mulai," sambungnya.

Pertamina pekan ini melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) atau hydrogen refueling station (HRS) pertama di Indonesia pada Rabu (17/1).

SPBH tersebut berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat dan diperkirakan rampung dalam 6 bulan ke depan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan mereka yang paling siap dalam menggarap ekosistem hidrogen di tanah air.

Menurutnya, menciptakan ekosistem mobil hidrogen di Indonesia juga menjadi opsi untuk mempercepat pencapaian target nol emisi karbon (NZE) di 2060.

PLN tak mau kalah. Melalui subholding PLN Indonesia Power, mereka akan segera hadirkan HRS pertama milik perusahaan listrik tersebut yang berlokasi di Senayan, Jakarta.

Perusahaan mengatakan progres pembangunan SPBH itu sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai pada Februari 2024.