Sri Mulyani Akhirnya Bersuara soal Blokir Anggaran Rp50 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal kebijakannya memblokir anggaran kementerian lembaga Rp50,1 triliun pada tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan sejatinya kebijakan itu bukan baru.
"Ini mekanisme yang sudah berjalan selama 4 tahun, semenjak pandemi, tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran K/L," katanya usai nyoblos di TPS 73 di Jalan Mandar X Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Rabu (14/2) seperti dikutip dari detik.com.
Sri Mulyani percaya diri pemblokiran itu tidak akan mengganggu prioritas kementerian dan lembaga. Keyakinan ia dasarkan pada besaran anggaran diblokir yang masing-masing besarannya hanya 5 persen dari pagu belanja.
"Selama ini penyerapan anggaran dari K/L rata-rata juga di sekitar 95 persen. Jadi sebetulnya 5 persen itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu," katanya.
Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.
Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
"Kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000,00 (lima puluh triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian besaran per Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir," katanya seperti dikutip dari surat itu.
Namun, dalam melakukan blokir anggaran itu, Sri Mulyani mengatur beberapa ketentuan.
Pertama, blokir anggaran hanya dilakukan pada duit yang bersumber dari dana rupiah murni.
Kedua, blokir dilakukan pada kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, sebagai berikut:
1) Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 (sepuluh) akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219);
2) Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda;
3) Kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Dalam surat itu, Sri Mulyani juga mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment. Kegiatan itu adalah;
1) Belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako;
2) Belanja terkait tahapan Pemilu;
3) Belanja terkait IKN;
4) Belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak;
5) Belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP);
6) Belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi) / Kementerian/Lembaga Baru; dan
7) Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.