Risiko Utak-Atik Subsidi Energi Demi Makan Siang Gratis ala Prabowo

Komaidi menyebut sumbangsih konsumsi energi Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar, yakni 55 persen-60 persen. Pergeseran alokasi subsidi energi juga dianggap akan mempengaruhi pendapatan Indonesia.

"Kalau PDB turun, penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak biasanya turun, terutama dari pajak. Karena kan itu tax ratio, biasanya persentase tertentu terhadap PDB. Kalau PDB turun kan otomatis persentase (tax ratio) dikalikan PDB hasilnya akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya, artinya penerimaan pajak juga akan turun," jelasnya.

"Sementara, kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sekitar 70-an persen. Jadi, kalau penerimaan pajak turun, artinya sekitar 70 persen komponen itu berpotensi turun. Ini dampaknya juga penerimaan APBN secara total akan turun," tambah Komaidi.

Ia menekankan kebijakan di sektor energi erat kaitannya dengan perekonomian negara dan aktivitas sosial masyarakat. Komaidi mengibaratkannya bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Menurutnya, jika ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket, maka aktivitas masyarakatnya harus terus tumbuh dan dukungan di sektor energi juga kudu meningkat. Jika dukungan di sektor energi berkurang, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lesu.

"Ini harus diantisipasi pemerintah. Tujuannya (makan siang dan susu gratis) bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, tetapi apakah pilihannya hanya dari menggeser subsidi energi?" tanya Komaidi.

Menerka 'Pohon Duit' Prabowo-Gibran Buat Danai Program Makan Siang Gratis

Anggota Dewan Pakar TKN Drajad H. Wibowo mengklaim mereka punya 'pohon duit' yang bisa menghasilkan Rp400 miliar dalam waktu 30 menit. Bahkan, ia mengaku sudah menguji coba sumber penerimaan anyar tersebut.

"Ini riil pengalaman saya sewaktu saya di kantor satu itu. Saya melakukannya sendiri kita uji coba dalam 30 menit uang negara Rp400 miliar terkumpul," klaim Drajad dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

Jika ditotal, Drajad menyebut kubu Prabowo dan Gibran punya empat 'pohon duit' untuk membiayai setiap program yang dijanjikan jika terpilih di Pilpres 2024. Ini termasuk janji makan siang dan susu gratis.

Pertama, sumber duit kubu Prabowo-Gibran ada dari revisi pasal suatu aturan yang diklaim bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Drajad mengatakan revisi beleid itu akan langsung dieksekusi jika paslon ini menang.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Ia mengklaim ada potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih yang saat ini disebut belum masuk ke kas negara.

Ketiga, Prabowo-Gibran bakal merombak aturan perpajakan, termasuk soal pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

Meski begitu, Pengamat Energi Unpad Yayan Satyakti mengaku tak paham dengan maksud TKN.

"Saya masih agak bingung, karena sifat dari 'pohon duit' itu jadi aneh karena negara bukan perusahaan. Negara sifatnya menyediakan public goods dan public services," ucap Yayan.

"Meningkatkan revenue artinya ada penyediaan public goods yang lebih baik, misal pembayaran cicilan utang negara, membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi bersih, dan lain-lain," tambahnya.

Yayan berpesan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas setiap gerak-geriknya. Ia menegaskan setiap rupiah dari pajak harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penyediaan sarana publik kepada masyarakat secara transparan.

Sementara itu, Komaidi dari ReforMiner Institute percaya masih ada sumber lain yang lebih pas untuk 'dikorbankan' demi mendanai janji kampanye Prabowo-Gibran. Ia berpesan agar pencarian itu harus dilakukan hati-hati.

"Kalau (menurut) saya, misalnya, kenapa tidak mempertimbangkan melakukan efisiensi di dalam (anggaran) kunjungan kerja atau studi banding, baik eksekutif maupun legislatif ke luar negeri?" usulnya.

"Misal, setahun ada jatah 5 kali (kunjungan ke luar negeri). Kalau itu diefisiensikan jadi tinggal 3 kali, itu kira-kira memperoleh (efisiensi) berapa? Apakah itu sudah cukup untuk program makan siang dan susu gratis, atau ada sumber-sumber lain semacam itu?" imbuh Komaidi.

Menurutnya, pembatasan subsidi energi akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Berbeda dengan biaya kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif ke luar negeri yang tak terlalu berpengaruh signifikan bagi masyarakat.

"Saya kira perlu lebih bijaksana mencari pos-pos mana yang bisa direalokasi untuk apa yang sudah direncanakan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, kalau seandainya KPU menetapkan secara definitif pemenangnya Pak Prabowo dan Gibran," tutupnya.