Menkeu Seperti Apa yang Harus Dipilih Prabowo Jika Bukan Sri Mulyani?

Apakah Prabowo bakal kesulitan cari pengganti menkeu sekelas Sri Mulyani?

Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan memprediksi sulit bagi Prabowo mencari pengganti menkeu sekelas Sri Mulyani. Terlebih, track record sang menteri keuangan cukup mentereng, termasuk di dunia internasional.

Jaya menegaskan tidak ada sosok di internal timses Prabowo-Gibran yang levelnya menyamai Sri Mulyani, apalagi melebihi.

"Menurut saya, di kubu Prabowo-Gibran sekarang tidak ada sosok tokoh yang mampu menggantikan Sri Mulyani. Belum ada yang sebanding, apalagi melebihi. Karena track record Sri Mulyani di dunia ekonomi dan internasional sudah panjang," ucap Jaya.

"Kecuali, mau mengambil sosok profesional di luar tim atau pendukung, saya kira masih ada beberapa tokoh yang bisa, seperti Faisal Basri atau Chatib Basri (menteri keuangan 2013-2014). Tapi, sepertinya nama pertama (Faisal Basri) yang saya sebutkan tidak berkenan masuk kabinet karena pandangan kritisnya pada kebijakan pemerintah selama ini," sambungnya.

Di lain sisi, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan sulit mengharapkan Sri Mulyani sudi untuk kembali maju menjadi menkeu. Apalagi, Prabowo dan Gibran punya keinginan membuat Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.

Jika BPN terbentuk, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan dipisahkan dari Kemenkeu.

"Yang jelas, kalau menterinya SMI (Sri Mulyani Indrawati) atau Chatib Basri, Badan Penerimaan Negara tidak akan jadi. Kalau nama lain, berpeluang akan memaksakan pembentukan Badan Penerimaan Negara," ramal Huda.

Meski begitu, ia menilai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran diisi oleh tokoh mumpuni. Ada Ketua TKN Rosan Roeslani, Wakil Ketua TKN Wishnu Wardhana, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Huda menilai nama-nama tersebut berpeluang menggantikan posisi Sri Mulyani. Terlebih, ketiganya berpengalaman sebagai pengusaha serta dianggap paham mengenai ekonomi dan keuangan.

Ia juga menyinggung satu nama lain yang pernah berkecimpung di INDEF, yakni Drajad Wibowo, yang kini merupakan anggota Dewan Pakar TKN.

"Ada Dradjad Wibowo yang saya rasa berpengalaman sebagai direktur di lembaga riset ekonomi," sebut Huda.

"Tapi, saya cenderung melihat akan di luar tim yang sekarang di belakang Prabowo. Sri Mulyani masih berpeluang menjadi menteri keuangan, ada juga Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro (menkeu 2014-2016). Nama tersebut tentu harus diterima oleh investor ataupun lembaga internasional karena menkeu punya peran sentral kepada investor," tutupnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal enggan menyebut spesifik nama-nama potensial pengganti Sri Mulyani.

Faisal menekankan dirinya menghindari penyebutan tokoh tersebut. Ia khawatir akan dipakai sebagai ajang promosi nama yang disebut.

"Saya percaya dari sisi kapasitas, banyak sebetulnya yang cukup bisa atau mumpuni menjadi menteri keuangan. Walaupun, secara experience tidak akan menyamai Bu Sri Mulyani," ungkap Faisal.

Ia berpandangan positif tentang siapa sosok yang bisa mengganti menkeu era SBY dan Jokowi itu. Menurutnya, ada beberapa orang yang memang bisa mengelola APBN dengan lebih baik.

Faisal lantas memberi catatan kepada siapapun penerus Sri Mulyani. Ia menuntut rekam jejak, integritas, dan kapasitas yang harus betul-betul diperhatikan.

"Karena Kemenkeu salah satu pos yang penting juga mempengaruhi bukan hanya perekonomian, tapi juga kepercayaan pasar dan ini penting juga melihat arah ke depan," tuturnya.

"Ke depan Kemenkeu dan APBN ini semakin berat, apalagi ada tuntutan akselerasi lebih tinggi dan beberapa janji dari Prabowo-Gibran yang ada konsekuensi besar terhadap APBN. Sehingga menuntut kompetensi dari menkeu berikutnya," tandas Faisal.