Kenapa Jokowi Tetapkan PIK-BSD Jadi Proyek Strategis?

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho juga mengaku bingung dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN.

Ia mengatakan kedua proyek itu selama ini sudah dikembangkan cukup baik di mana masyarakat sekitar sudah ikut merasakan manfaatnya.

Dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN, ia khawatir PSN nantinya hanya fokus pada kawasan yang sudah berkembang.

"Tapi karena sudah ditetapkan ya saya hanya bisa bertanya karena kalau dibatalkan pada akhirnya akan merusak citra PSN sendiri," imbuhnya.

Andry menekankan jangan sampai dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN justru membuat publik melihatnya sebagai tukar guling di mana pemerintah membalas dukungan yang diberikan Aguan dan Franky di IKN.

Ia pun menyayangkan jika benar motif pemerintah menetapkan PIK dan BSD sebagai PSN semata hanya untuk berterima kasih. Dalam menetapkan PSN, sambungnya, pemerintah harusnya memperimbangkan apakah sebuah proyek bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antar wilayah sekitar sehingga perlu ditetapkan sebagai PSN.

Apalagi dengan ditetapkannya sebagai PSN, pengelola akan menerima kemudahan regulasi dan fasilitas lainnya dibanding produk lainnya yang tidak berstatus sebagai PSN.

"Kita tidak ingin publik melihat ini adalah bagian dari tukar guling dan melihat PSN diberikan kepada swasta hanya untuk mengejar peningkatan profit dari swasta tersebut saja tanpa mengindahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.