KADIN Minta Program Tapera Dikaji Lagi: Jangan Beratkan Pengusaha

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara soal potongan gaji pekerja untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurutnya, banyak pengusaha yang keberatan dengan program wajib tersebut karena ada biaya baru yang dibebankan kepada pemberi kerja.

"Keberatan. Masalahnya, biaya semuanya. Nah ini yang harus kita lihat," kata Arsjad dalam konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Ia menilai kehadiran Tapera punya maksud yang baik. Hanya saja, pemerintah perlu mencari jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja soal simpanan wajib tersebut.

"Ini (tapera) maksud dan tujuannya baik ya, tinggal bagaimana supaya jangan memberatkan pengusaha, tapi juga membangun membantu pekerja," ucapnya.

Karena itu, Arsjad memandang penerapan program Tapera membutuhkan kajian lebih lanjut, yang fokus pada kepentingan bersama.

"Kita harus meneliti lebih lanjut. Intinya, harus yang balance antara pengusaha dan pekerja, utamanya itu," ujar Arsjad.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera paling lambat pada 2027. Simpanan wajib ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.