Bahaya Mengintai Ekonomi RI di Balik 'Gemuk' Pekerja Informal

Ronny mengatakan kondisi itu saat ini telah terjadi di Indonesia. Jumlah pekerja di sektor informal yang sangat besar membuat konsumsi cenderung stagnan bahkan semakin melemah. Pajak pun sulit ditingkatkan karena semakin banyak pekerja yang sulit untuk dikenai pajak lantaran pendapatannya tak pasti di sektor informal.

Masalah lainnya adalah pekerja informal tak memiliki akses kepada asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. Mereka pun hampir pasti akan sangat kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk memulai usaha baru.

"Karena ketidakpastian pendapatan menyebabkan pekerja informal tidak 'bankable' di mata dunia perbankan," katanya.

Ujungnya dari itu semua adalah kualitas dan standar hidup yang relatif rendah. Kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka juga menjadi ikut tertekan. Anak-anak mereka bisa menjadi rentan terhadap stunting dan putus sekolah.

Ronny mengatakan semakin besar jumlah pekerja yang masuk ke sektor formal maka akan semakin baik. Sektor formal sebaiknya 60 hingga 70 persen terhadap total pekerja. Untuk mencapai itu, dibutuhkan investasi masif terutama dari swasta, agar lapangan kerja formal semakin banyak tersedia.

Jika itu bisa dicapai, maka setoran pajak akan melonjak tajam, baik dari pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) karena semakin banyak orang yang berpenghasilan tetap dan konsumsi terdongkrak secara masih sehingga meningkatkan penerimaan PPN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jika tidak, maka semakin banyak pekerja informal, maka lingkaran setan perlambatan ekonomi akan semakin tebal garisnya, yang kemudian semakin sulit untuk dimitigasi," katanya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan mereka yang bekerja di sektor informal umumnya tidak punya jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan upah yang stabil. Akibatnya pekerja sektor informal berpeluang masuk ke jurang kemiskinan.

Ketika mereka berpeluang jatuh ke ke jurang kemiskinan maka pemerintah harus menyedikan dana bagi mereka. Namun kondisinya menjadi tidak sederhana karena negara berkembang seperti Indonesia relatif terbatas dalam dalam kapasitas fiskal.

Di saat yang bersamaan, ketika mereka mendapatkan upah atau gaji di bawah batasan pendapatan kena pajak, maka pemerintah akhirnya kesulitan untuk bisa menarik pajak dari individu tersebut.

"Padahal kita tahu bahwa dana pajak yang ditarik nanti sebenarnya akan dikembalikan ke dalam berbagai bentuk belanja pemerintah yang digunakan baik untuk pembangunan jangka panjang maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum," katanya.