Satu Dekade Perjalanan LNSW Menata Ekspor, Impor dan Logistik

Di tengah tantangan ekonomi global dan dampak pandemi, Indonesia berhasil mendorong digitalisasi sistem keuangan dan layanan publik secara konsisten guna meningkatkan transparansi, konsistensi, dan efisiensi proses ekspor-impor, serta percepatan pelaksanaan berusaha.

Dalam 10 tahun terakhir, Lembaga National Single Window (LNSW) turut mendukung upaya itu, utamanya di sektor ekspor, impor, dan logistik. LNSW sebagai unit organisasi Kementerian Keuangan bertugas mengelola Indonesia National Single Window (INSW) dan penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor, impor, dan/atau dokumen logistik nasional secara elektronik.

Keberadaan INSW tidak bisa dipisahkan dari Bali Concord II pada 7 Oktober 2003, termasuk komitmen memfasilitasi perdagangan melalui ASEAN Single Window yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Selama 10 tahun, terjadi peningkatan jumlah K/L yang terintegrasi dengan Sistem INSW.

Saat ini, Sistem INSW telah mengintegrasikan lebih dari 18 K/L terkait ekspor, impor, dan logistik di Indonesia. Capaian ini menjadi tonggak pencapaian penting, karena menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan kinerja layanan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan pemrosesan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, serta logistik.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014, pada 2014 silam terdapat 9 K/L yang terintegrasi dengan SINSW. Kesembilan K/L yang menjadi bagian dari Dewan Pengarah INSW itu terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jumlah K/L terintegrasi kemudian berkembang menjadi 17 pada 2018-2020. Selain sembilan K/L di awal, SINSW sejak 2018 sudah mulai mengintegrasikan sistem Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Investasi (BKPM), dan Bank Indonesia.

Adapun peningkatan jumlah K/L terintegrasi, paling banyak terjadi pada 2020. Pada 2024, anggota Dewan Pengarah INSW bertambah dengan masuknya Badan Karantina Indonesia.

Kendati dalam Perpres 44 Tahun 2018 jo. Kep Menko selaku Dewan Pengarah 204 Tahun 2024 terdapat 18 K/L dalam Dewan Pengarah INSW, dalam perkembangannya jumlah K/L yang terintegrasi dengan SINSW bertambah, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengelola Migas Aceh, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Pengusahaan Batam.

Sebagaimana disebutkan Perpres 44 Tahun 2018, LNSW juga mengemban fungsi lain dari Menteri Keuangan guna mendukung penguatan kebijakan fiskal dan stabilitas sektor keuangan.

Selain terintegrasi dengan K/L terkait ekspor, impor, dan logistik, SINSW juga dikembangkan hingga turut mengintegrasikan layanan untuk konteks business to business (B2B), business to government (B2G), serta government to government (G2G). Konteks G2G pun tak hanya di dalam negeri, namun juga dengan negara lain, baik lingkup regional ASEAN maupun bilateral.

Menata Logistik Indonesia

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional melalui penataan ekosistem logistik nasional (national logistics ecosystem/NLE). Penataan itu dimulai pada 2021 dengan empat pelabuhan, lalu pada 2022 layanan NLE diterapkan di 14 pelabuhan, dan sejak 2023, NLE diimplementasikan di 46 pelabuhan dan 6 bandara.

Berdasarkan hasil survei Prospera terkait dampak atas implementasi 5 layanan NLE (2023), efisiensi waktu yang dihasilkan berkisar 21-73 persen dan efisiensi biaya di kisaran 25-98 persen. Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan NLE guna mendorong penguatan tata kelola logistik nasional.

Penguatan NLE merupakan wujud kehadiran negara dalam rangka meningkatkan efisiensi, menjamin ketersediaan barang baku, bahan penolong, kebutuhan pokok, dan barang penting, serta meningkatkan kemudahan aksesibilitas antarwilayah.

Fasilitas untuk Peningkatan Investasi

Guna mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi melalui penanaman modal, pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas di KEK, pemerintah menyediakan Sistem Aplikasi KEK yang pada 2023 sudah diimplementasikan di 23 KEK. Layanan itu dikembangkan LNSW bersama kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan data pada 17 September 2024, terdapat 223 pelaku usaha yang memanfaatkan Sistem Aplikasi KEK. Terdapat 6.531 dokumen Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK), 86.368 dokumen Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK), dan rencana investasi berjumlah Rp874,5 triliun.

Sehingga, pengguna dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja. Sistem ini berperan menghilangkan hambatan regulasi/prosedur, mengintegrasikan sistem elektronik ekspor dan impor, mendukung penguatan kelembagaan, menambah bidang usaha KEK non industri, serta memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha di KEK.

Pada gilirannya, penerapan sistem ini diharapkan meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah, sesuai tujuan pengembangan KEK.

Peningkatan Peran dalam Kegiatan Internasional

Di kancah internasional, LNSW selaku vocal point mendukung pelaksanaan ASEAN Single Window melalui pertukaran data Surat Keterangan Asal Elektronik (e-SKA) dengan sembilan negara ASEAN sejak 2019. Penggunaan e-SKA ini mendukung implementasi perjanjian ATIGA, meminimalisir SKA palsu, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Kerja sama pertukaran data tetap berlanjut dengan menambahkan pertukaran dokumen ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) dan electronic Phytosanitary certificate. Dalam masa keketuaan Indonesia pada ASEAN Chairmanship 2023, LNSW membawa misi Full Implementation of e-Form D through ASEAN Single Window sebagai salah satu priority economic deliverables Indonesia.

Selain ASEAN, kerja sama pertukaran data juga diperluas dengan negara mitra, antara lain pertukaran data e-SKA dengan China, Jepang dan Korea Selatan sebagai wujud implementasi kerja sama bilateral dan regional. LNSW juga menjadi vocal point dalam pengiriman electronic certificate tariff rate quota (TRQ) secara host to host dari Australia ke SINSW dalam kerangka IA-CEPA.

Guna mendukung amanat Trade Facilitation Agreement WTO, LNSW berperan dalam pemenuhan beberapa article dan tergabung dalam Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan. Article Single Window sendiri telah mendapatkan notifikasi A atas peran INSW mengimplementasikan single entry point dalam prosedur impor dan ekspor.

Keberhasilan itu melibatkan LNSW dalam berbagai perundingan di forum bilateral, regional maupun multilateral, antara lain International Maritime Organization (IMO), ASEAN China FTA dan APEC, terutama dalam pembahasan mengenai single window, maritime single window, paperless trading, e-commerce dan digital economy.

Selain itu, LNSW diminta memberikan technical assistance dan expert consultation kepada berbagai negara seperti Maldives, Timor Leste, Tanzania, dan Chile, terkait pengembangan single window dan implementasi fasilitasi perdagangan. Berbagai peran LNSW di kancah internasional diharapkan mendukung dan memberikan manfaat optimal ddalam memfasilitasi perdagangan global.