Menakar Untung Rugi Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Presiden

Selain itu, Ronny melihat koordinasi langsung dengan Kemenkeu ini sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tak jadi dibentuk. Pasalnya, badan ini sebelumnya digadang-gadang memang akan berada langsung di bawah presiden.

"Namun memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu kesannya agak kurang baik, karena akan membuat Kemenkeu menjadi tak punya taring, maka jalan terbaik adalah menarik Kemenkeu langsung ke bawah presiden, itu jauh lebih bijak dan etis," katanya.

Tak hanya itu, Ronny juga menilai perubahan ini dilakukan Prabowo untuk betul-betul menjaga anggaran agar tidak bocor. Karena ia ingin memastikan APBN di masa pemerintahannya tak di korupsi.

"Sampai hari ini Prabowo meyakini kebocoran anggaran sangat besar, sehingga dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, itu akan membuat Prabowo 'in charge' atas anggaran agar bisa dipantau langsung pada bagian mana terjadi kebocoran," terangnya.

Pasalnya, Prabowo membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program yang telah disusun, maka pengawasan langsung dirasa lebih aman agar APBN tidak bocor.

"Oleh karena itu, dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, presiden bisa langsung melakukan konfirmasi kepada Menkeu atas kecukupan anggaran, jika ada Program atau Kebijakan baru yang ingin biayai oleh pemerintah," kata Ronny.

Prabowo, kata Ronny, juga ingin memastikan target tax ratio sebesar 12 persen bisa tercapai dengan berbagai langkah yang sudah harus dilakukan sejak saat ini.

"Dan tak lupa, ambisi Prabowo untuk meningkatkan tax ratio, mengharuskan beliau untuk berada sedekat mungkin dengan urusan keuangan negara, agar mengetahui segala peluang dan tantangan dalam mengejar target tersebut," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan pemisahan ini tak akan berdampak signifikan. Sebab, selama ini yang lebih banyak menentukan kebijakan perekonomian Indonesia justru Kemenkeu.

"Karena kewenangannya yang sangat luas baik dari penerimaan, stabilitas dan dari sisi pertumbuhan juga," kata Fadhil.

Karenanya, apabila koordinasi Kemenkeu langsung ke presiden, maka akan lebih baik. Terutama, presiden adalah penanggung jawab penuh anggaran negara.

"Jadi saya kira, kalau koordinasi Kemenkeu itu langsung ke presiden, mungkin itu bagus, sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, men-direct Kemenkeu tentang kebijakannya. Jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," pungkasnya.